/2016/04/13/2000478509.jpg)
Jakarta. Pembangunan Bandara Kertajati yang diklaim Pemda Jabar akan menjadi bandara terluas kedua setelah Bandara Soekarno Hatta sampai saat ini masih belum jelas. Hal ini diakibatkan oleh terjadinya rebutan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Jawa Barat.
Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan mengatakan, sampai saat ini belum ada kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pembangunan bandara tersebut. Salah satunya menyangkut pengelolaan bandara tersebut nantinya.
"Masih ada beberapa pemahaman yang belum pas, kalau diambil pusat, pakai APBN berarti semua kepemilikan menjadi unit pelaksana teknis (UPT) dan daerah kehilangan hak, ini pemerintah daerahnya tidak mau," katanya di Komplek Istana Senin (1/8).
Atas perbedaan pendapat itu, pemerintah pusat kata Budi telah meminta Pemda Jabar untuk mencari format pembangunan yang memungkinkan Pemda Jabar bisa ikut memiliki bandara tapi tetap bisa membuat proyek tersebut jalan. Dia berharap, format tersebut bisa diselesaikan Oktober.
Target ini dibuat supaya akhir tahun ini, pelaksanaan proyek yang diperkirakan akan menelan investasi Rp 25,4 triliun itu bisa segera dimulai. Bandara Kertajati merupakan salah satu proyek yang dalam Perpres No. 3 Tahun 2016 ditetapkan menjadi Proyek Strategis Nasional.
Walaupun demikian, proyek tersebut belum juga berhasil dimulai. Rainier Haryanto, Direktur Program Komite Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pemerintah (KPPIP) mengatakan, proyek tersebut mendapatkan beberapa ganjalan. Salah satunya, datang dari pengadaan lahan.
Selain itu, permasalahan juga datang dari kejelasan pengelolaan. Atas masalah itu, pemerintah pusat beberapa waktu lalu memutuskan untuk ambil alih proyek tersebut.
"Supaya cepat jalan, karena rencananya proyek ini sudah dimulai 8 tahun lalu," katanya kepada KONTAN beberapa waktu lalu
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
