BANDUNG. Sejumlah pengrajin produk permainan anak-anak di Kota Bandung mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan Standar Nasional Indonesia (SNI). Namun, mereka sadar, sertifikasi ini penting untuk mendongrak daya saing.
"SNI penting, tapi biayanya mahal," kata salah seorang pengrajin boneka Ahmad Rudiana (37) di Cibuntu Kota Bandung, Kamis (15/1). Dia mengatakan, para pengrajin boneka sudah diminta mendapatkan SNI namun terkendala pada biaya.
Ahmad berharap, ada mekanisme bantuan dari para pengepul atau bandar yang menampung produk boneka mereka.
"Untuk dapat sertifikai SNI dibutuhkan biaya Rp 20 juta. Sedangkan para pengrajin boneka rata-rata modalnya Rp 5 juta hingga Rp 10 juta. Beda dengan bandar yang mampu memodali beberapa pengrajin untuk membuat pesanannya," kata dia.
Ahmad mengaku belum ada bantuan pemerintah terkait penerapan SNI di wilayah Bandung. "Beberapa kali saya dengar akan ada bantuan berupa modal dana atau mesin jahit dari pemerintah, tapi tidak pernah sampai ke pengrajin," katanya.
Sementara itu, di situs resmi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin Euis Saedah mengatakan Kemenperin sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp 2 miliar untuk membantu proses sertifikasi bagi IKM.
Dalam artikel yang dilansir 14 Januari 2015 lalu, Kemenperin menargetkan 100 produk mainan anak yang difasilitasi agar mendapatkan sertifikasi SNI pada tahun ini. Hal itu dilakukan guna melindungi konsumen dan pasar dalam negeri.
Pelaku industri rumahaan seperti Ahmad mengaku dirinya khawatir produknya kalah saing dengan produk pabrik dan boneka asal pabrikan Cina yang sudah lebih dahulu mengurus sertifikasi itu."Modal mereka lebih besar dan harga bisa lebih murah, sedangkan pengrajin seperti saya modalnya kecil. Bila ada SNI, minimal produk saya dinilai punya kualitas dan bisa bersaing dengan produk pabrik," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
