BBM - JAYAWIJAYA. PT Pertamina (Persero), Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) kembali meresmikan lembaga penyalur Satu Harga. Kali ini BBM satu harga didirikan di dua lokasi berbeda yakni masing-masing di Provinsi Maluku dan Papua.
Adapun yang titik yang diresmikan pada Jumat (22/2) ini adalah SPBU Kompak 86.975.26 Air Buaya, Kabupaten Buru dan SPBU Kompak 86.995.18 Bolakme, Kabupaten Jayawijaya. Kedua titik ini merupakan titik BBM Satu Harga yang telah uji operasi di tahun 2018.
General Manager Pertamina MOR VIII, Iin Febrian, dalam sambutannya di Kabupaten Buru menyampaikan, Pertamina mendapat tugas untuk membuka aksesibilitas dan ketersediaan serta menyediakan energi yang berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang selama ini masih sulit dijangkau dan menantang.
"Oleh karena itu, pada hari ini titik BBM Satu Harga juga diresmikan di Bolakme Kabupaten Jayawijaya bersamaan dengan peresmian BBM Satu Harga di Kabupaten Buru Maluku,” ujarnya dalam siaran persnya, Jumat (22/2).
Dengan beroperasinya SPBU BBM 1 Harga di Kecamatan Air Buaya – Kab.Buru dan Bolakme – Kab. Jayawijaya maka Pertamina MOR VIII sudah merealisasikan 39 titik lokasi dan direncanakan 12 titik lokasi akan beroperasi di tahun 2019.
Iin bilang Pertamina terus menjaga komitmen untuk melayani masyarakat dan mendukung program Pemerintah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini adalah wujud upaya Pertamina untuk merajut nusantara," ujarnya.
Sementara, Sekjen Kementerian ESDM, Ego Syahrial, menyatakan bahwa BBM Satu Harga adalah wujud kepedulian dari Pemerintah melalui BUMN untuk merealisasikan keadilan sosial dan mewujudkan konsep membangun Indonesia dari pinggiran.
Oleh karena itu, Pemerintah memberikan apresiasi kepada Pertamina atas upaya penyediaan energi hingga ke wilayah pelosok secara merata dengan harga yang terjangkau.
"Upaya pemerataan energi melalui BBM Satu Harga merupakan usaha yang luar biasa Pemerintah dan PT Pertamina (Persero) serta badan usaha pendamping agar mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi, termasuk di Buru yang masuk wilayah 3T," papar Ego.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
