JAKARTA. Kisruh antaran Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan DPRD mengenai persoalan APBD DKI berdampak pada masalah kesejahteraan. Oleh karenanya, 100 hari kerja Ahok bersama wakilnya Djarot Saiful Hidayat dianggap belum dapat menyelesaikan masalah kesejahteraan.
Pengamat Ekonomi, Sarman Simanjorang, mengatakan, kekisruhan soal APBD berdampak pada masalah kesejahteraan. "Akibat ketidaksepahaman antara Ahok dan DPRD mengenai APBD kondisi Jakarta saat ini krisis anggaran. Karena sampai saat ini, mendekati bulan Maret, APBD DKI belum jelas kapan akan disahkan," kata Sarman kepada Kompas.com, Kamis (26/2).
Hal yang terdampak, lanjut dia, yakni program kesehatan, pendidikan, dan sosial DKI bisa terhambat karena tidak ada dana yang cair. Selain itu, Sarman mengatakan, hal itu juga dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melambat, menambah inflasi, dan juga kerugian bagi kalangan pengusaha.
"Masalah kesejahteraan itu kan berkaitan dengan anggaran, bagaimana bisa kalau anggaran tidak ada? Karena hal ini, masyarakat dirugikan di dunia usaha, perputaran ekonomi tidak jalan, program sosial juga tidak jalan," ujar pria yang juga Ketua Kadin DKI Jakarta itu.
Ia berharap, tahun selanjutnya hal semacam ini tidak berulang. Pemprov DKI dan APBD juga diharapkannya tidak saling kisruh seperti saat ini.
Pengesahan APBD juga diharapkan dapat dilakukan pada akhir tahun sehingga pada awal tahun dana APBD bisa digunakan untuk menjalankan program.
"Paling utama bagaimana supaya pemanfaatan APBD betul-betul dimaksimalkan untuk menjawab permasalahan Ibu Kota," ujar Sarman. (Robertus Belarminus)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
