/2025/08/31/901268686.jpg)
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak mengeluh soal pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat sebesar Rp 15 triliun.
Ia menegaskan, ASN harus tetap bekerja dengan efisien dan menjaga kinerja pelayanan publik meski anggaran berkurang.
“Saya yakin pasti bisa. Saya sudah mencanangkan enggak boleh ada yang mengeluh, siapa pun di ruang publik, walaupun anggarannya saya potong juga," kata Pramono dalam acara Top Team Workshop Bank BTN di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Ia mengatakan, kondisi ini justru menjadi kesempatan bagi ASN untuk mengubah cara berpikir dan bekerja.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Tak Akan Ubah APBN 2026 Warisan Sri Mulyani, Ini Alasannya
Menurut dia, birokrasi Pemprov DKI selama ini sudah terlalu nyaman karena selalu memiliki anggaran yang besar.
"Ini bagi saya kesempatan untuk membuat mindset balai kota atau birokrasi pemerintahan ASN DKI Jakarta yang selama ini terlalu enak dengan apa? Anggaran yang besar harus bisa dengan anggaran yang lebih tight," ungkap Pramono.
Pramono menegaskan, efisiensi tidak berarti menghentikan program pembangunan.
Ia ingin agar setiap rupiah anggaran digunakan tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Untuk menutupi berkurangnya DBH, Pemprov DKI akan mencari sumber pendanaan alternatif.
Pramono menyebut ada beberapa skema yang disiapkan, yakni penerbitan obligasi daerah, collaboration fund, serta optimalisasi Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SP3L).
“Pemangkasan DBH ini harus jadi momentum untuk berpikir kreatif dan mencari sumber pembiayaan baru,” kata Pramono.
Pramono memastikan ada program yang tidak akan dipotong sedikit pun meski anggaran menurun, yaitu program bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
“Tapi yang jelas semangat saya tidak berubah untuk membangun Jakarta dan yang tidak boleh dikurangin se-sen pun adalah yang berkaitan dengan KJP dan KJMU, termasuk pemutihan ijazah,” jelas Pramono.
Baca Juga: Presiden Jose Tengah Membentuk Kabinet Baru untuk Redam Kemarahan Masyarakat Peru
Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/10/20591801/pramono-larang-asn-dki-mengeluh-soal-pemangkasan-dbh-rp-15-triliun.
Selanjutnya: Trump Ledakkan Ketegangan Baru, Beijing Langsung Balas!
Menarik Dibaca: Infinix GT 30 Pro Sematkan Mechanical Light Waves, Apa fungsinya? Cek Ulasan Ini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
