INFRASTRUKTUR DAERAH - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak untuk memastikan lokasi relokasi untuk pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana longsor di Nusa Tengggara Timur (NTT). Hal ini sebagai tindak lanjut kunjungan Presiden Joko Widodo ke lokasi bencana banjir bandang dan longsor di Adonara dan Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Jumat (9/4/2021) lalu.
Ketua Satgas Penanganan Bencana Kementerian PUPR di NTT dan NTB, Widiarto menyatakan, Kementerian PUPR telah menghitung perkiraan kebutuhan biaya program pembangunan Rumah RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) dalam rangka relokasi permukiman. Yakni dengan keperluan anggaran tahun jamak sekitar Rp 338 miliar.
Secara rinci pada tahun anggaran 2021 sebesar Rp 236 miliar dan tahun anggaran 2022 sebesar Rp 102 miliar. Kebutuhan anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan sebanyak 1.000 unit RISHA.
Pembangunan terdiri dari di Lembata sebanyak 700 unit dan Adonara sebanyak 300 unit. "Tetapi perkembangan pasti angkanya akan terus berkembang setelah survei detail dengan pemda dan masyarakat setempat," ujar Widiarto dalam siaran pers, Kamis (29/4).
Baca Juga: Satgas minta pemerintah daerah waspada terhadap angka kematian akibat Covid-19
Widiarto menyatakan, hingga saat ini juga terdapat empat lokasi tambahan usulan baru dari pemerintah daerah yang sebaiknya direlokasi pascabencana di NTT. Keempat lokasi ini adalah Kabupaten Kupang sebanyak 14 rumah, Kota Kupang sebanyak 530 rumah, Kabupaten Alor sebanyak 599 rumah, dan Kabupaten Rote Ndao sebanyak 153 rumah.
"Relokasi perlu dilakukan karena lokasi permukiman warga terdampak bencana saat ini berada di jalur debris aliran sungai yang sudah dipenuhi bebatuan, sehingga risikonya sangat tinggi jika kembali tinggal di sana," terang dia.
Widiarto menambahkan, berdasarkan informasi sementara, untuk di Adonara sudah ada dua alternatif lokasi yang disiapkan. Sedangkan di Lembata juga sudah siap tanah pemda, tapi lokasinya masih akan dikomunikasikan dengan masyarakat setempat.
"Kami akan terus melakukan komunikasi dengan masyarakat setempat, karena memindahkan tempat tinggal juga harus menangani masalah sosial bukan hanya masalah teknis saja, di mana salah satu syaratnya lokasinya harus aman dari risiko bencana," tutur Widiarto.
Baca Juga: Pulihkan produksi pertanian, Kementerian PUPR segera perbaiki Bendung Benanain NTT
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
