KADIN - JAKARTA. Sebanyak 16 pengurus Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat melaksanakan rapat koordinasi internal yang mendorong pelaksanaan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muprovlub) di Kadin Jawa Barat pada 21 Agustus 2024.
Hal ini dilakukan karena masa kepemimpinan Kadin Provinsi Jawa Barat telah berakhir pada 7 Februari 2024.
Merespons situasi politik pilkada yang juga kian meruncing di Jawa Barat Kadin Kabupaten Karawang menegaskan permohonan pelaksanaan musyawarah provinsi atau musyawarah provinsi luar biasa ini diklaim tidak ada kaitannya dengan politik.
Baca Juga: Persyaratan Mendaftar Paskibraka Kabupaten/Kota & Provinsi 2024, Siswa Cek Syaratnya
"Kita tidak masuk ke ranah politik karena bukan domain kita, ini murni untuk penguatan organisasi, bahkan Kadin Indonesia sudah mengeluarkan surat segera laksanakan Muprov nah itu tidak diindahkan oleh Kadin Jawa Barat" ujar Fadludin Damanhuri, Ketua Kadin Karawang dalam keterangannya, Sabtu (4/8).
Dengan adanya Musyawarah Provinsi Luar Biasa Kadin Jabar diharapkan mampu menciptakan iklim usaha yang nyaman, juga memberikan kepastian kepada pengusaha terutama dalam menghadapi ancaman resesi ekonomi ke depan.
Baca Juga: Kepastian Pasokan Gas Jadi Tantangan Terbesar Program HGBT
"Jika tidak segera merapatkan barisan, perekonomian kita akan lebih terpuruk, siapapun yang nanti memimpin harapan kami memiliki network yang baik dan mampu membaca situasi dan cepat mengambil keputusan untuk perekonomian Jabar yang lebih baik" tambah Fadludin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
