BATAM - JAKARTA. Beberapa waktu belakangan, santer terdengar adanya dualisme kepemimpinan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam. Meski begitu, Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Edy Putra Irawady mengaku tak mengalami dualisme tersebut selama menjabat sebagai Kepala BP Batam.
"Saya selama 7 bulan tidak mengalami itu. Kota Batam itu ada lebih 116 pulau. Semua kegiatan pemerintahan dipimpin oleh walikota termasuk 8 pulau sebagai kawasan strategis nasional dengan status KPBPB," ujar Edy kepada Kontan.co.id, Selasa (20/8).
Baca Juga: Industri di Batam butuh perhatian ekstra
Edy menambahkan, urusan pemerintah dan kegiatan ekonomi masyarakat di KPBPB menjadi tanggung jawab walikota berdasarkan kewenangan sub urusan dari UU 23/2014.
"BP batam mejalankan kewenangan investasi berdasarkan di atas 8 pulau bagian dari Kota Batam itu berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sektor dari UU 25 tahun 2007," tambah Edy.
Dia pun mengatakan, bila investor ingin melakukan investasi di KPBPB Batam, maka perizinan dapat dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) sehungga tidak perlu melalui BP Batam atau pemerintah Kota Batam.
Baca Juga: Ada PHK di Unisem Batam, pemerintah mesti turun tangan
Lebih lanjut, Edy pun mengatakan BP Batam tidak memiliki kewenangan dalam mengurus investasi di di 108 pulau lain di Kota Batam atau di luar KPBPB.
"Itu mutlak tanggung jawab walikota baik dengan pengembang invetasi penanaman modal dalam negeri yang menjadi urusan pemerintah kota dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang menjadi wewenang BKPM. Harmonus saja baik sevcara UU ataupun pelaksanaannya," kata Edy.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
