Soal Usulan Tarif KRL bagi Orang Kaya, KRL Mania Minta Jokowi Tegur Menhub

Jumat, 30 Desember 2022 | 13:45 WIB   Reporter: Khomarul Hidayat
Soal Usulan Tarif KRL bagi Orang Kaya, KRL Mania Minta Jokowi Tegur Menhub

ILUSTRASI. KRL Mania minta Jokowi menegur Menhub Budi Karya karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL "kaya" dan "miskin".


TARIF KRL - JAKARTA. Usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang akan membedakan tarif commuter line bagi orang kaya menuai protes. Komunitas Pengguna KRL  Jabodetabek (KRL Mania) menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk menegur Budi Karya karena usulan kontroversial membagi penumpang KRL "kaya" dan "miskin" ini.

"Apalagi saat ini Presiden sedang mengevaluasi kinerja menteri dan merencanakan reshuffle, kata Koordinator KRL Mania Nur Cahyo dalam keterangan tertulis, Kamis (29/12).

KRL Mania berpendapat bahwa pengguna KRL dan angkutan umum massal lainnya sebenarnya adalah pahlawan transportasi, anggaran, dan iklim.

Pertama, pengguna KRL adalah mereka yang rela menggunakan angkutan umum untuk memperlancar jalan di Jabodetabek. Sebagian pengguna memilih meninggalkan kenyamanan kendaraan pribadi, dan berdesakan di KRL.

Baca Juga: Pemerintah akan Siapkan Skema Kenaikan Tarif KRL Bagi Orang Kaya

Kedua, penggunaan transportasi massal seperti KRL mengurangi melonjaknya BBM Subsidi dan Kompensasi, yang tahun ini saja dianggarkan lebih Rp 260 triliun. Dapat dibayangkan lonjakan APBN jika pengguna KRL sejumlah sekitar 800 ribu beralih menggunakan kendaraan pribadi, serta mengisi Pertalite dan Biosolar subsidi.

Ketiga, mengurangi emisi karbon di Jabodetabek. Menurut data, total emisi karbon dari sektor Transportasi di Jakarta saja mencapai 182 juta ton. Pemakaian 1 liter mobil bensin mengeluarkan emisi sekitar 2,3 kg karbon.

Alasan lain adalah, praktek pembedaan tarif akan menyebabkan kerumitan. Selain kriteria yang tidak jelas, dapat terjadi kekacauan karena ada yang merasa berhak untuk duduk atau perlakuan lebih lain.

"Akan ada keributan antara 'kaya' dan 'miskin', yang diakibatkan kebijakan tersebut," kata Nur Cahyo.

Karena itu kalau ada masalah terhadap besaran subsidi KRL Jabodetabek, sebaiknya Menteri Perhubungan mengusulkan pengalihan subsidi dan kompensasi BBM saja. Kalau tidak, Presiden dapat mempertimbangkan pengganti yang lebih memiliki keberpihakan terhadap transportasi massal, APBN, dan iklim.

Baca Juga: Menhub: Tanpa Subsidi, Tarif KRL Ada di Kisaran Rp 10.000 sampai Rp 15.000

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat
Terbaru