KUPANG. Warga Kota Kupang ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur menolak wacana pengalihan program beras miskin (raskin) menjadi uang elektronik atau "e-money", karena akan menyulitkan warga.
"Yang kami butuh beras, bukan uang yang pengurusannya pun dipastikan akan sulit karena kondisi sumber daya masyarakat yang masih rendah untuk menghadapi sistem dan pola baru itu," kata seorang warga penerima program beras miskin Nus Therik (56) di Kupang, Kamis (15/1), menanggapi wacana pengalihan program beras miskin (raskin) menjadi uang elektronik atau "e-money" yang digulirkan pemerintah.
Seperti diberitakan, pemerintah akan menghapus pengadaan Raskin 2015 dan diganti dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) atau diganti dengan uang yang berupa "e-money".
Warga Kelurahan Penfui, Kecamatan Maulafa Kota Kupang ini mengatakan, perubahan dan pengalihan program beras miskin untuk warga akan sangat memberikan sejumlah kesulitan. Terutama akses terhadap pemanfaatan uang elektronik tersebut.
"Dulu bantuan langsung tunai (BLT) yang memaksa warga untuk bolak-balik kantor pos dan beberapa tempat untuk mengurus sejumlah persyaratan. Ini kan merepotkan," katanya.
Hal itu, kata dia akan semakin sulit dilakukan oleh warga penerima yang berada di pelosok daerah, yang nota bene jauh dari akses kantor pos atau bank yang akan menjadi sentral pencairan uang elektronik tersebut.
Pemerintah kata dia, jangan memberikan bantuan kepada masyarakat sembari menyulitkan masyarakat penerima bantuan itu. Karena hal itu justru akan berimbas kepada sikap apatis terhadap intervensi yang diberikan.
Karena itu, kata buruh bangunan penerima program beras miskin sejak 2012 silam itu, pemerintah agar tidak melakukan pengalihan program raskin ke program lainnya, apalagi berupa uang elektronik.
Warga lainnya Martha Kehi (47), terpisah mengaku telah merasakan pentingnya program bantuan beras miskin yang diberikan pemerintah.
Menurut Martha dengan program beras miskin, warga penerima bisa mendapatkan kepastian terkait pemenuhan makanan dalam rumah. Jika harus diganti dengan program uang elektronik, maka akan menyulitkan masyarakat yang sudah menikmati kondisi adanya beras tersebut.
Dia mengaku dalam setahun mendapatkan empat kali layanan pengguliran program beras miskin, dengan durasi tiga bulan sekali. "Kondisi itu sangat menolong kami. Kenapa mau diubah lagi program yang baik itu," katanya.
Pedagang kue kecil itu berharap pemerintah tidak melakukan perubahan program itu, sehingga tidak lagi menyusahkan masyarakat, terutama warga masyarakat miskin yang dalam posisi tertentu masih berharap intervensi pemerintah, untuk membangun kehidupan ekonomi rumah tangga menuju sejahtera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
