TERNATE. Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Malut) pada 2016 memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Pemerintah provinsi menilai, kondisi terbatas infrastruktur menjadi kendala utama memajukan daerah.
Kepala Biro Humas dan Protokoler Pemprov Malut Salim Janidi di Ternate, Senin (4/1), mengatakan Pemprov Malut akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada 2016. Namun untuk pembangunan infrastruktur tertentu, lebih mendapat penajaman.
Pembangunan infrastruktur yang mendapat penajaman itu di antaranya infrastruktur jalan dan jembatan, seperti di jalan lingkar Pulau Halmahera, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Morotai.
Menurut Salim Janidi, pembangunan infrastruktur jalan tersebut mendapat dukungan dana melalui APBD Malut 2016 sebesar Rp 12 miliar lebih dan melalui APBN yang penanganannya di Balai Jalan Nasional sebesar Rp 1 triliun lebih, belum termasuk yang dialokasikan di setiap kabupaten/kota untuk penanganan jalan kabupaten.
Infrastruktur lainnya di Malut yang juga mendapat penajaman pembangunannya pada 2016 adalah infrastruktur transportasi, seperti pembangunan sejumlah bandara yaitu Bandara Kuabang Kao di Halmahera Utara yang akan dijadikan bandara alternatif di Malut.
Selain itu, kata Salmin Janidi, pembangunan pelabuhan, baik berupa pelabuhan umum maupun dermaga feri serta pembangunan irigasi pertanian untuk mendukung pencapaian swasembada beras di daerah ini yang anggarannya selain dari APBD juga dari APBN.
Pembangunan infrastruktur yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, seperti infrastruktur rumah sakit dan puskesmas serta sekolah juga tetap mendapat prioritas pada 2016, begitu pula infrastruktur listrik masuk dalam prioritas, terutama listrik untuk kebutuhan investasi.
Ia menambahkan, pembenahan birokrasi di lingkup Pemprov Malut, terutama yang terkait dengan disiplin dan manajemen pengelolaan keuangan tetap pula menjadi prioritas Pemprov Malut pada 2016, karena khusus untuk manajemen pengelolaan keuangan pemprov menargetkan pada 2016 bisa mendapat predikat wajar tanpa pengecualian, yang pada 2015 hanya mendapat predikat wajar dengan pengecualian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
