POLUSI UDARA - JAKARTA. Sejumlah kalangan mengimbau para politisi untuk tidak menjadikan PLTU sebagai kambing hitam atas meningkatnya polusi di Ibu Kota Jakarta.
Pakar komunikasi dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan bahwa saat ini banyak politisi yang menggunakan isu publik sebagai ajang kampanye di media massa. "Yang sedang ramai sekarang, politisi ikut-ikutan membahas polusi udara,” katanya dalam keterangannya, Kamis (24/8/2023).
Menurutnya, banyak politisi, terlihat tidak menggali isu yang dapat meningkatkan elektabilitasnya. “Maka, mereka memilih isu publik yang sedang hangat di media massa maupun media sosial,” imbuhnya.
Bahkan data yang digunakan politisi kerap tidak akurat dan jauh dari kenyataan. Sebagian politisi mengatakan PLTU sebagai penyebab utama polusi udara di Jakarta, mencapai 25%. “Hal tersebut jauh dari fakta dan hasil penelitian.”
Ia menambahkan, ahli Lingkungan dari ITB dan universitas lain yang terkenal sudah memaparkan hasil penelitiannya. “Bahkan, KLHK juga sudah menunjukkan bahwa kontribusi PLTU tidak lebih dari 1%,” ujarnya.
Oleh karena itu, Emrus menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih calon presiden mendatang. “Jangan biarkan masyarakat memilih calon presiden yang hanya berbicara tanpa berdasarkan fakta atau analisis yang mendalam.”
Banyak ahli lingkungan telah menunjukkan bahwa kualitas udara buruk di Jakarta lebih disebabkan oleh masalah transportasi yang belum terselesaikan. “Banyak ahli lingkungan yang menyatakan bukan karena PLTU. Namun, masalah sebenarnya apa dan solusinya di mana?”
Ia menilai, isu kualitas udara buruk di Ibu Kota tidak mencerminkan keberadaan PLTU di sekitar Jakarta. “Salah satu PLTU berada di Banten, dan kami di Banten merasakannya,” kata doktor komunikasi tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
