Tiga jurus Seruyan perkuat petani CPO

Rabu, 23 November 2016 | 21:28 WIB   Reporter: Sanny Cicilia
Tiga jurus Seruyan perkuat petani CPO


SERUYAN. Memiliki petani kelapa sawit berdaya saing menjadi target Sudarsono. Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah ini ingin semua petaninya bercap mendukung sawit berkelanjutan, lewat sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) maupun Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO).

Jika bermodalkan sertifikat, Sudarsono yakin, petani lokal atau tradisional bisa menjual sawitnya ke pihak mana pun. "Kami yakin petani kami bisa mencapai standar. ISPO dan RSPO, sehingga bisa disejajarkan dengan petani besar," kata dia, Rabu (23/11), di depan delegasi lima perusahaan importir minyak kelapa sawit (CPO) dari China.

Di tahap awal, pemda Seruyan sudah mulai melakukan pendataan kebun-kebun petani. Sudarsono mendorong petani mendapatkan legalitas atau sertifikat tanah, juga mendpatkan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB). Dari catatan KONTAN per awal November, sudah lebih dari 2.560 petani dengan luas lahan 6.713 hektare (ha) yang dipetakan.

Jika telah dipetakan, pemda akan lebih mulus mendorong petani mendapatkan sertifikasi internasional. "Saya yakin, dalam satu-dua tahun, sudah ada sebagian petani yang memiliki sertifikat RSPO atau ISPO," kata Sudarsono.

Seruyan menjadikan perkebunan sawit sebagai tulang punggung daerah. Dalam catatan Sudarsono, ada 500.000 ha kebun sawit besar yang sudah mengantongi izin. Seluas 300.000 ha di antaranya sudah ditanami. Produksi sawit ini didukung 22 pabrik pengolahan.

Petani Seruyan pun mengaku mau ikut sertifikasi CPO. Salah seorang petani berladang 4 ha, Abdul yakin, sertifikasi akan mendorong posisi tawar petani ketika menjual ke korporasi besar.

"Sekarang jualnya ke mana-mana, mencari harga terbaik saja. Tidak tahu kalau misalnya harga dimainkan. Kalau sudah resmi, petani juga lebih tenang," katanya.

Saat ini, tandan buah segar miliknya dihargai Rp 1.200 per kilogram. Dia mengakui, harga tidak mungkin kembali ke Rp 1.600 per kg seperti masa kejayaan dua-tiga tahun lalu. "Kita diminta sertifikasi juga tidak disuruh bayar apa-apa," kata Abdul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto

Terbaru