Wah, gaji guru DKI belum cair

Kamis, 07 Mei 2015 | 16:04 WIB Sumber: Kompas.com
Wah, gaji guru DKI belum cair

ILUSTRASI. Promo Traveloka 24 Nov 2023 - 3 Jan 2024, Nikmati Diskon Atraksi Domestik Hingga 50%


JAKARTA. Dua bulan terakhir, gaji, tunjangan kinerja daerah, dan tunjangan sertifikasi bagi guru yang juga pegawai negeri sipil di Jakarta selalu terlambat diterima, bahkan ada yang belum cair. Sebagian guru harus menggadai barang atau pinjam uang untuk menutup kebutuhan harian.

Kepala SMPN 39 Jakarta Misto mengatakan, gaji guru bulan Mei ini belum cair. "Biasanya tanggal 5 setiap bulan gaji sudah turun. Tetapi, sampai sekarang gaji bulan Mei belum cair," ujarnya, Rabu (6/5).

Selain gaji, tunjangan kinerja daerah (TKD) bulan Maret dan tunjangan sertifikasi juga belum diterima para guru. Biasanya, TKD diterima setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara tunjangan sertifikasi dibayarkan tiga bulan sekali. Untuk sertifikasi Januari-Maret, tunjangan seharusnya diterima pada 20 April lalu.

Kondisi ini, menurut Misto, tidak secara langsung mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Namun, sejumlah guru kelabakan mencari pinjaman demi membiayai pengeluaran harian.

Keluhan serupa diutarakan guru SMP Negeri 16 Jakarta Selatan, Rino Wikanto. "Biasanya setiap tanggal 1 gaji sudah ada, tetapi sekarang sudah molor lama," katanya. Keterlambatan itu membuat Rino meminjam uang Rp 4 juta kepada keluarganya untuk membayar uang kuliah kedua anaknya.

Ia pun mengaku bolak balik ke anjungan tunai mandiri (ATM) dengan harapan gajinya sudah masuk ke rekening. Namun, yang ditunggu belum datang juga.

Rino mengatakan, pembayaran gaji pokok sudah terlambat dua kali dalam setahun terakhir. Molornya pembayaran gaji guru terjadi sejak Maret lalu. Sebelumnya, gaji guru selalu dibayar tepat waktu. Apabila waktu pembayaran bertepatan dengan hari libur nasional, keterlambatan hanya terjadi 1-2 hari.

Alasan keterlambatan gaji tidak pernah diketahui Rino. Padahal, gaji yang dibayarkan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. "Yang saya tahu hanya ada keterlambatan TKD, bukan gaji pokok," ujarnya.

Adapun guru SMK Negeri 35 Jakarta, Anton Prabawa, berharap pemerintah dapat menjelaskan alasan keterlambatan pembayaran gaji yang terjadi dalam dua bulan terakhir. Kondisi tersebut membuat Anton menggadaikan beberapa barang berharga milik istrinya, seperti cincin dan kalung. Hal tersebut dilakukan Anton untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar cicilan mobil.

"Mulai bulan lalu, setengah dari gaji sudah saya sisakan untuk persiapan anak masuk perguruan tinggi," ujar pria yang memiliki tiga anak itu.

Anton menambahkan, sebelum ada reformasi struktur birokrasi dan perubahan kebijakan di lingkup Pemerintah DKI Jakarta, pembayaran gaji selalu berjalan lancar. Karena itu, ia berharap gaji pokok tersebut sudah dapat diterima pada Kamis (7/5) ini.

Berbeda dengan guru yang telah berstatus PNS, guru honorer justru sudah mendapatkan honorarium bulanan mereka setelah dana bantuan operasional sekolah dan biaya operasional pendidikan cair.

Anggaran mendahului

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Rabu sore, mengatakan, gaji PNS semestinya tidak terganggu meskipun APBD 2015 belum cair. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama ini menggunakan anggaran mendahului untuk membiayai kegiatan wajib dan rutin, termasuk gaji pegawai.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan pembayaran TKD terlambat karena kisruh berkepanjangan terkait penetapan APBD 2015. Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono, pencairan anggaran tinggal menunggu proses administrasi yang diperkirakan rampung pekan ini.

Khusus untuk TKD guru, Pemprov DKI awalnya tidak menganggarkan dalam APBD. Hal itu dengan pertimbangan guru telah mendapatkan tunjangan sertifikasi profesi. Namun, setelah evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri, para guru di DKI Jakarta dihitung sebagai penerima TKD.

Selain gaji pegawai, Pemprov DKI juga menggunakan anggaran mendahului untuk sejumlah kegiatan rutin, antara lain untuk pelayanan kesehatan, pendidikan, tata air, serta bina marga. Namun, khusus untuk kegiatan nonrutin, seperti pembayaran TKD, BPKAD harus menunggu penetapan APBD 2015 yang molor lima bulan karena alotnya pembahasan antara Pemprov dan DPRD DKI Jakarta. (ART/MKN/B02)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

Terbaru