JAKARTA. Selain pengadaan perangkat Uninterruptible Power Supply (UPS) dengan nilai fantastis, DPRD juga menyelipkan anggaran untuk program pengadaan buku trilogi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di dokumen Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.
Anggaran ini ditemukan di dokumen RAPBD versi DPRD atau melalui pembahasan komisi usai paripurna pengesahan APBD. Pengadaan buku trilogi Ahok itu ditemukan di pos anggaran Dinas Pendidikan.
Dari dokumen RAPBD yang diterima Kompas.com, tidak ada pagu anggaran untuk pengadaan buku tersebut. Hanya saja, setelah melalui proses pembahasan Komisi E (bidang kesejahteraan masyarakat) DPRD DKI, pengadaan buku trilogi tersebut dianggarkan hingga Rp 30 miliar.
Ada tiga judul buku trilogi Ahok yang direncanakan, yakni 'Nekad Demi Rakyat' senilai Rp 10 miliar, 'Dari Belitung Menuju Istana' senilai Rp 10 miliar, dan 'Tionghoa Keturunanku, Indonesia Negaraku' senilai Rp 10 miliar.
Anggaran Komisi E terbilang tinggi di dalam APBD 2015 dengan total Rp 73,08 triliun. Anggarannya meningkat dari pagu anggaran yang hanya sekitar Rp 9.788.715.890,599 menjadi Rp 14.381.063.544,266 setelah melalui pembahasan.
Anggaran ini telah ditandatangani oleh Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) yang menangani bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu Mohamad Taufik, Ketua Komisi E Pantas Nainggolan, Wakil Ketua HM Ashraf Ali, dan Sekretaris Fahmi Zulfikar.
Saat Kompas.com coba mengonfirmasi anggaran pengadaan buku trilogi Ahok yang tiba-tiba muncul di dokumen RAPBD DKI, Ashraf Ali enggan berbicara banyak. Ia juga mengklaim tidak mengetahui munculnya anggaran tersebut. Padahal di dokumen tersebut, ia turut membubuhkan tandatangannya sebagai persetujuan.
"Itulah yang saya enggak mengerti (ada anggaran pengadaan buku trilogi Ahok). Tapi nanti deh obrolin pas ketemu saja, jangan dibicarakan di telepon, enggak enak. Saya baca, memang ada (anggaran pengadaan buku trilogi Ahok), nanti Senin deh ketemu di kantor saja," kata Ashraf, Sabtu (28/2) pagi.
Kemudian saat Kompas.com mencoba menghubungi mantan Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun dan Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman, tidak ada jawaban dari keduanya. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
