KEBIJAKAN PELAT GANJIL GENAP - Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan kebijakan ganjil genap mulai Senin 3/8/2020. Kebijakan ganjil genap Jakarta berlaku di 25 ruas jalan. Kebijakan ganjil genap Jakarta hanya berlaku untuk kendaraan roda empat.
Kebijakan ganjil genap Jakarta ini untuk membatasi mobilitas warga dan menghindari adanya penumpukan di jalan raya yang menyebabkan kemacetan. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta menyebut, selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi terjadi peningkatan arus kendaraan di jalan raya,
Baca juga: Lelang mobil Grand Livina di Jakarta murah, uang jaminan Rp 12 juta dibuka hingga 5/8
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Syafrin Liputo dalam konferensi pers bersama Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya, Sambodo Purnomo, menyatakan pihaknya telah melakukan evaluasi sehingga diputuskan pemberlakuan kembali kebijakan ganjil genap.
"Dari hasil evaluasi yang terus kami lakukan, khususnya indikatornya adalah volume lalu lintas di Jakarta yang terus menerus ada kenaikan. Dan terakhir kami dapatkan bahwa volume di beberapa titik telah melampaui kondisi volume lalu lintas sebelum pandemi Covid-19. Untuk itu kebijakan ganjil genap kembali diberlakukan," terang Syafrin di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (2/8).
Dengan berlakunya kebijakan ganjil genap Jakarta mulai Senin (3/8) besok, Pemprov DKI Jakarta berharap agar terjadi penyesuaian sistem piket kerja di perkantoran dan seluruh instansi agar mempertimbangkan nomor polisi kendaraan karyawannya.
"Bagi warga yang memiliki kendaraan nopol paling belakang dengan angka ganjil, maka otomatis yang bersangkutan akan meminta ke kantor untuk mendapatkan jadwal kerja di rumah pada tanggal genap, karena tanggal itu dia tidak bisa berangkat ke kantor," saran Syafrin kepada pekerja kantoran untuk menghadapi kebijakan ganjil genap ini.
Sebagai langkah antisipasi, Dishub Provinsi DKI Jakarta juga telah melakukan langkah persiapan akan adanya potensi shifting (pergeseran) masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum akibat kebijakan ganjil genap Jakarta. "MRT, Transjakarta, LRT kami sudah siapkan. Kami akan kerahkan seluruh armada yang ada untuk back up kebijakan ganjil genap besok," tegas Syafrin.
Perlu diketahui, semenjak SIKM ditiadakan pada 14 Juli lalu, maka instrumen pembatasan pergerakan orang di Jakarta tidak ada lagi. Karena itu, kebijakan pembatasan lalu lintas dengan ganjil genap Jakarta menjadi instrumen Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembatasan pergerakan orang.
Diharapkan dengan kebijakan ganjil genap Jakarta ini dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk mengurangi aktivitas di luar rumah.
Syafrin bilang, kebijakan ganjil genap Jakarta ini menjadi emergency brake yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI di tengah-tengah pandemi Covid-19, untuk kembali mengingatkan warga bahwa jangan melakukan mobilitas untuk kegiatan yang tidak penting. "Tetap tinggal di rumah saja, sehingga kita bisa segera mengatasi dan mencegah wabah ini semakin cepat," lanjut Syafrin.
Sementara itu, Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Sambodo menyampaikan, Polisi siap mendukung kebijakan ganjil genap Jakarta dan melakukan penindakan jika ditemukan pelanggaran.
"Selama 3 hari kami akan melaksanakan sosialisasi ganjil genap Jakarta terlebih dahulu, artinya Senin-Selasa-Rabu belum akan ada penindakan dengan tilang, baik secara manual maupun e-TLE, tetapi di hari Kamis, bersamaan selesainya Operasi Patuh, baru kita laksanakan penindakan," terang Sambodo.
