JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah mengetahui adanya oknum pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang terlibat dalam dugaan usulan anggaran siluman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2015.
Bahkan, Basuki telah mengantongi nama pejabat DKI tersebut. "Saya tahu ada oknum PNS yang terlibat. Saya pun sudah tahu namanya," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Kendati demikian, ia tak menyebutkan siapa PNS DKI tersebut. Dia mengakui dokumen APBD Pemprov DKI memang tak seluruhnya benar.
Menurut dia, dalam pertemuan dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu pagi tadi, diketahui masih ada oknum satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menganggarkan alat tulis kantor (ATK) dengan jumlah besar.
Hal itu diketahui dari sistem e-budgeting yang kini dijalankannya. Oleh karena itu, Basuki bersyukur memperoleh ilmu dari Kemendagri mengenai bagaimana cara menyusun anggaran yang benar.
"Selama ini, puluhan tahun PNS DKI melakukan kesalahan. Sekarang kami luruskan dan yang paling senang, ini kan menjadi bukti apa yang disebutkan Pak Jokowi (Presiden) jadi kenyataan. Kenapa Pak Jokowi meminta saya tahan dulu? Karena Pak Jokowi khawatir kalau Mendagri, Seskab, Mensesneg, yang dulu tidak sevisi dengan sistem e-budgeting, habislah kami," kata Basuki.
Pria yang biasa disapa Ahok ini menemukan usulan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun pada RAPBD versi DPRD. Di dalamnya terdapat usulan anggaran pengadaan perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk kelurahan sebesar Rp 4,2 miliar tiap unitnya dan untuk dipasang di sekolah sebesar Rp 6 miliar tiap unitnya.(Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
