JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berdoa agar hak angket tetap berjalan, meskipun dokumen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI telah disahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Ia berharap semua fraksi partai politik yang terdapat di DPRD DKI tidak mengikuti langkah Partai Nasdem yang menarik hak angket terhadap dirinya.
"Saya berdoa partai lain tidak cabut hak angket. Kami harap angket ini harus terus (berjalan) dan jangan dicabut, biar jelas siapa yang ciptakan anggaran 'siluman'," kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (4/3/2015).
Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku senang bisa melawan semua fraksi partai di DPRD DKI. Menurutnya, hal ini akan menjadi sebuah prestasi baginya. Mantan Bupati Belitung Timur itu pun menikmati perlawanan yang terjadi saat ini.
"Bagus, ini jadi prestasi saya, karena belum pernah kejadian di Republik ini. Enggak ada kepala daerah menantang semua partai, belum pernah kan? Semenjak Indonesia sudah merdeka juga belum ada kan?," kata Basuki.
Lebih lanjut perlawanannya ini ditunjukkan agar pegawai negeri sipil (PNS) DKI tidak lagi terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. Selama ini, anggota DPRD terlalu nyaman dan kerap menuding PNS DKI telah menyelewengkan anggaran.
Padahal, lanjut dia, anggaran "siluman" itu merupakan usulan DPRD. Sementara para pejabat SKPD yang menjadi korban dan dipaksa untuk mau meloloskan anggaran usulan anggota DPRD.
Meski demikian, ia mengakui jajarannya juga ada yang ikut bermain. Ia mencontohkan, pada tahun 2007 lalu ada PNS DKI yang ditahan karena anggaran belanja filling cabinet di sekolah.
Namun, oknum DPRD yang menitipkan agar anggaran itu tak tersentuh sedikit pun oleh hukum. Begitu pula saat mantan Kepala Bidang Tata Air Dinas Pekerjaan Umum DKI Fahrurrozi yang kini terpaksa mendekam di penjara.
"Pak Fahrurrozi yang begitu baik dan santun sekarang harus dipenjara gara-gara menolak titipan anggaran 'siluman' anggota dewan. Saya pikir ini kesempatan saya untuk membela PNS, jangan mau lagi jadi korban titipan anggaran 'siluman'," tegas Basuki.
Seperti diketahui, penarikan dukungan terhadap hak angket mulai bermunculan dari beberapa partai politik. Setelah NasDem, kabarnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga akan menarik dukungannya. Belum lagi, pernyataan Sekjen Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Dimyati Natakusumah yang tak mendukung hak angket dilakukan fraksinya di DPRD DKI. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
