JAKARTA. Setelah berseteru, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) kini mengungkapkan bahwa banyak anggota DPRD yang mendukung Pemprov DKI. Hal itu termasuk mendukung langkahnya untuk mencoret anggaran-anggaran "siluman" yang ada serta pokok pikiran (pokir) yang nilainya tidak masuk akal dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD).
"Pertama-tama, kami berterima kasih, dari dulu saya katakan di DPRD itu banyak sekali (anggota) yang setuju sistem ini. Teman-teman di DPRD juga sebenarnya banyak sekali kontak saya untuk mendukung dan sebagian juga dasarnya sudah capek ya. Kasarnya, mereka sudah muak dengan sistem titip-menitip kayak begitu," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (20/3).
Dengan sistem e-budgeting dalam penyusunan anggaran, lanjut dia, tidak akan lagi saling tuding antara satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI dan DPRD DKI.
Selama ini, kata Basuki, selalu PNS DKI yang terjerat pidana. Sebab, hanya SKPD yang berhak memasukkan anggaran. Sementara sejak dulu anggota DPRD DKI selalu menitip anggaran pada SKPD. Contohnya, pada tahun 2007 lalu, DKI mengadakan banyak filing cabinet di sekolah-sekolah di Jakarta.
"Sampai filing cabinet-nya ditaruh di luar sekolah. Akhirnya SKPD ketangkap jaksa dan masuk penjara sampai staf pengadaan alat itu juga masuk penjara. Oknum DPRD-nya enggak ada yang mau ngaku, enggak ada yang jelas, makanya saya pikir ini soal fitnah bisa selesai," kata Basuki.
Terlebih, ia telah memberikan password kepada Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi. Dengan demikian, DPRD bisa kembali ke fungsi semula, yakni fungsi pengawasan. DPRD bisa mengawasi serta mengunci anggaran yang nilainya tak masuk akal.
Ketika Basuki mengetahui ada anggaran yang dikunci Prasetio, kemudian ia akan memanggil DPRD serta SKPD terkait. Jika terbukti anggaran itu tidak sebanding dengan program yang diajukan, berarti oknum SKPD yang "bermain".
"Nanti bisa berdebat panjang, 'Kenapa kamu (Ketua DPRD) kunci anggaran, alasannya apa'. Terus Ketua DPRD tanya ke SKPD, 'Pantas apa enggak anggarannya'. Kalau ada SKPD main, saya sepakat dengan DPRD, untuk menstafkan SKPD itu. Kalau DPRD yang 'main', ya DPRD yang menanggung malu," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
