JAKARTA. Setelah melakukan pertemuan selama lebih kurang 30 menit, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memberi penjelasan terkait pertemuannya itu.
Kedua pihak yang sempat berseteru itu kini terlihat kompak dan memutuskan sebuah kesepakatan. Dalam pertemuan itu, Basuki memberikan password e-budgeting kepada Prasetio.
"Kami membahas password, apa saja program yang bisa di-lock. Jadi DPRD sekarang kuasanya betul-betul pengawasan (dengan teknologi) canggih," kata Basuki, di Balai Kota, Kamis (19/3).
Prasetio yang berdiri di samping Basuki pun terlihat mengangguk-angguk selama Basuki berbicara. Selain Prasetio, anggota Banggar dari PDI-P Syahrial juga ikut bertemu dengan Basuki. Dengan pemberian password e-budgeting itu, kata Basuki, DPRD hanya bisa mengunci anggaran yang dirasa tidak masuk akal.
Namun, mereka tidak bisa meng-input anggaran melalui e-budgeting. Dengan demikian, fungsi DPRD akan kembali seperti fungsi awal, yakni pengawasan terhadap kinerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
"Kalau yang kira-kira DPRD ragu, nilai program enggak benar, atau pengadaan semua enggak benar, langsung pakai password dan bisa di-lock Ketua DPRD. Saya pun enggak bisa buka password Ketua DPRD. Cuma saya tahu, 'Oh ini, SKPD enggak bisa pakai barang ini karena Ketua DPRD menguncinya," kata Basuki.
Dari penguncian oleh Ketua DPRD itu, lanjut dia, pihaknya akan memanggil SKPD yang meng-input anggaran tersebut. Hal itu berarti pegawai SKPD DKI yang masih berniat "bermain" dengan anggaran.
"Ini kerja sama yang sangat baik antara eksekutif dengan legislatif. Kami enggak kasih mereka (DPRD) enggak isi (anggaran), (program) diisi SKPD. Kami enggak mau SKPD fitnah DPRD lagi dan sebaliknya, jadi DPRD ini sekarang fungsi pengawasannya dikembalikan," kata Basuki. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
