Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengakui, bahwa masih banyak lahan parkir yang dikuasai oleh preman.
Khususnya, pada sistem parkir berbayar di beberapa ruas parkir on street. Karena itu, pihaknya, mengaku siap melakukan adu kuat dengan para preman-preman tersebut.
"Kamu mau lelang 400 TPE (Terminal Parkir Elektronik) pasti ada benturan. Itu saya udah berikan peringatan waktu membuka Musda (Musyawarah Daerah) KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) di Balai Kota," kata Ahok, di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (10/8/2015).
Dalam pertemuan tersebut, Ahok menegaskan, bahwa pihaknya siap adu kuat dengan para preman tersebut. Bahkan, ia menyebut bahwa Pemprov juga merupakan preman. "Silakan kalau mau adu kuat dengan kami. Kami siap, karena kami juga preman, tapi kami preman resmi," katanya saat itu.
Namun, pihaknya juga tetap akan melakukan koordinasi dengan pihak keamanan setempat, yaitu dengan meminta dukungan TNI dan Polri. "Makanya saya sudah minta Polda dan TNI untuk dukung. Pasti benturan. Rejeki orang diambil kan, lapak orang diambil, kan kita tawarkan 2 kali UMP, buat yang di lapangan. Yang di lapangan seneng. Yang enggak seneng kan bos-bosnya ini, yang enggak dapat setoran pasti enggak seneng," katanya.
Pasalnya, menurut Ahok, pendapatan parkir tersebut cukup besar. Namun, selama ini selalu dikuasai oleh para preman-preman tersebut. "Kamu bayangin aja Jalan Sabang (Menteng, Jakarta Pusat), semalam bisa mendapat Rp 500.000. Tapi setelah kami pasang TPE, per malam bisa dapat Rp 10 juta-Rp 12 juta. Kelapa Gading (semalam) sejuta. Pasangin TPE baru sebagian jalan, udah Rp 50 an juta. Berarti apa?" kata Ahok.
Lalu, lanjutnya, para tukang parkir hanya mendapatkan Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per hari. Artinya, selisih ratusan juga, tidak diketahu keberadaannya. "Potensi parkir Rp 1,8 triliun, kita hanya pungut Rp 26 miliar. Berarti ini ratusan miliar, bagi-bagi dong di oknum-oknum ormas. Oknum-oknum aparat yang main di lapangan. Makanya kita mesti lawan, pasti benturan," katanya.
Hal senada dikatakan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Andri Yansyah. Menurut Andri, pihaknya akan melakukan tindakan tegas terhadap para preman yang melakukan pungutan parkir liar. "Masak kami sebagai petugas takut dengan preman. Kami akan lawan. Karena pungutan itu tidak dibenarkan," tegasnya.
Namun, pihaknya tetap akan melakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Salah satunya dengan mengajak para preman menjadi petugas parkir yang resmi. Kami akan tawarkan dahulu dengan gaji 2 kali UMP," katanya. (Mohamad Yusuf)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
