JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana menerapkan aturan baru, yakni pembangunan trotoar akan dibebankan kepada pemilik gedung atau properti.
"Ke depan, sistem properti yang akan diterapkan adalah best practice seperti di Kuala Lumpur," kata Ahok di Balai Kota, Senin (23/5).
"Trotoar tidak pernah dibangun melalui APBN atau APBD, tetapi menjadi kewajiban pemilik properti dan kami (Pemprov DKI Jakarta) yang menentukan spesifikasinya," kata Ahok.
Dengan demikian, Ahok akan mempersiapkan peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang hal tersebut. Ahok berharap kontribusi yang diberikan oleh pengembang ini dapat menghemat penggunaan APBD DKI Jakarta.
"APBD kami gunakan untuk pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Uang pajak kami kembalikan untuk pendidikan dan kesehatan publik," kata Ahok.
Kebetulan, lanjut dia, Pemprov DKI Jakarta berencana membangun trotoar di 2.600 kilometer ruas jalan Ibu Kota. Ahok mengatakan, dibutuhkan anggaran besar untuk membenahi trotoar-trotoar tersebut.
"Kami ingin bangun trotoar di jalan arteri dan jalan utama. Mungkin butuh waktu 25 tahun (membenahi trotoar)," kata Ahok. (Kurnia Sari Aziza)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
