KEBIJAKAN PEMDA - JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, sistem e-budgeting yang telah diperbaharui nantinya harus mengikat seluruh pihak yang menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan sistem yang mengikat, perilaku seluruh penyusun APBD akan lebih terkontrol dan mendorong terjadinya transparansi.
"Di dalam semua organisasi, selalu ada yang rajin ada yang kurang rapi, ada yang tidak rajin, ada yang jujur, ada yang kurang jujur, ada yang tidak jujur," kata Anies di Bundaran HI, Minggu (3/11).
Baca Juga: Anies tahu kelemahan sistem e-budgeting sejak tahun lalu, tapi tak mau meributkannya
"Sistem yang dibuat itu harus berfungsi menaklukkan semua, sehingga harus rajin, harus jujur," sambungnya.
Anies juga menjelaskan, jika suatu sistem hanya mengandalkan orang yang rajin dan jujur, maka peristiwa seperti munculnya anggaran fantastis yang viral beberapa waktu lalu akan terus berulang.
"Karena seperti sekarang, kalau ada anggaran lucu-lucu itu, tidak bisa dibedakan ini adalah (akibat) kemalasan, keteledoran, atau ini adalah titipan," ujar Anies.
Baca Juga: Dishub DKI usulkan revisi anggaran pembangunan jalur sepeda jadi Rp 62 miliar
Namun Anies masih enggan menjelaskan secara detail mengenai bagaimana pembaharuan yang ia lakukan dalam sistem e-budgeting yang baru. Ia hanya mengatakan bahwa nantinya sistem tersebut akan memverifikasi anggaran secara otomatis.
Ia akan mengumumkan detail mengenai aplikasi e-budgeting yang baru setelah dirilis Januari 2020 nanti. Adapun Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.
Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut. Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu. Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada.
Baca Juga: Nasdem akan gelar kongres pekan depan untuk bahas pilpres 2024, Gubernur DKI diundang
Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital. Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.
Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal. (Jimmy Ramadhan Azhari)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Anies Sebut Sistem E-Budgeting yang Baru Harus Bisa Ikat Seluruh Penyusun Anggaran"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
