Peristiwa

Apakah Hari Ini (1/9) Ada Demo Di Jakarta? Sejumlah Daerah Antisipasi Demo dengan PJJ

Senin, 01 September 2025 | 06:54 WIB Sumber: Kompas.com
Apakah Hari Ini (1/9) Ada Demo Di Jakarta? Sejumlah Daerah Antisipasi Demo dengan PJJ

ILUSTRASI. Barisan sebagian mahasiswa bersama elemen pemgemudi ojek daring berorasi di depan gedung DPR Jakarta, Jumat (29/8/2025). Dalam orasinya mahasiswa dan pengemudi ojek daring menyoroti persoalan tunjangan anggota DPR serta menuntut keadilan bagi kematian pengemudi ojek daring./pho KONTAN/Carolus Agus Waluyo/29/08/2025.


KONTAN.CO.ID - Jakarta. Rencana demo mahasiswa tanggal 1 September 2025 sepertinya batal. Meski demikian, sejumlah pemerintah daerah menetapkan belajar online atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk antisipasi demo 1 September 2025.

Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) tidak akan menggelar demo di Jakarta pada hari ini, Senin (1/9/2025). “Untuk wilayah Jakarta, karena melihat kondisi yang sangat buruk, kami memastikan kami tidak turun hari ini,” ucap Koordinator Pusat BEM SI Kerakyatan Muhammad Ikram saat dikonfirmasi Kompas.com, Senin.

Ikram mengungkapkan, rencana demo lanjutan masih akan tetap digulir, tetapi dengan tetap mempertimbangkan situasi selama sepekan kedepan. “Kita masih mencoba melihat kondisi, supaya segala bentuk tuntutan dan aspirasi ini bisa tersampaikan dengan baik,” ungkap Ikram.

Baca Juga: Dasco Luruskan Informasi Soal Tunjangan Perumahan Anggota DPR Rp 50 Juta per Bulan

Terpisah, Koordinator Aliansi BEM SI Muzammil Ihsan mengonfirmasi pihaknya akan menggelar demo pada Selasa (2/9/2025). Aksi yang digelar Aliansi BEM SI besok akan menjadi demo lanjutan dari Juli 2025 kemarin yang bertajuk “Indonesia (C)emas Jilid II 2025”.

Sebelumnya, Aliansi BEM SI menggelar demo bertajuk “Indonesia (C)emas 2025” pada Senin (28/7/2025). Aksi yang berlangsung hingga malam hari diakhiri dengan kehadiran Wamensesneg Juri Ardiantoro yang menyebut dirinya hadir mewakili Presiden RI Prabowo Subianto dan Mensesneg Prasetyo.

Saat itu, Juri juga menegaskan bahwa pemerintah selalu mendengarkan aspirasi mahasiswa untuk nantinya dikaji. “Tidak benar Presiden mengabaikan aspirasi mahasiswa. Semua akan ditampung, dikaji, dan diambil tindakan jika memang sesuai dengan kepentingan bersama,” tutur Juri kepada massa demo.

Setelahnya, Juri menandatangani dokumen tuntutan demo berbentuk bundel di hadapan massa sebagai bentuk komitmen. Berikut 11 poin tuntutan massa aksi Indonesia (C)emas 2025 pada 28 Juli 2025.

  1. Penolakan keras terhadap upaya pengaburan sejarah. Tolak politisasi sejarah untuk kepentingan elit Mendesak untuk melaksanakan peninjauan kembali pasal bermasalah, pelibatan publik yang lebih luas dan bermakna dalam pembahasan RUU, penindaan pengesahan hingga seluruh poin kontroversial diselesaikan (Pasal 93, 145 ayat 1, 6 ayat 1, 106 ayat 1, 106 ayat 4, 23, dan Pasal 93 ayat 5c)
  2. Mendesak pemerintah untuk transparan dalam menyampaikan informasi terkait perjanjian bilateral melindungi kepentingan ekonomi nasional dan melakukan diplomasi yang kuat untuk memastikan kesepakatan yang saling menguntungkan
  3. Mendesak lakukan Audit menyeluruh terhadap izin pertambangan penegakan, jaminan partisipasi adat dalam pengelolaan sumber daya, alokasikan keuntungan yang adil bagi masyarakat yang terdampak serta tindak tegas pelaksanaan illegal minning (penambangan ilegal) di berbagai wilayah di Indonesia.
  4. Mendesak Pemerintah untuk segera membatalkan pembangunan 5 batalion baru di Aceh dan segera untuk membuka data spesifik terkait jumlah Tentara organik yang di tempatkan di aceh sesuai dengan MoU Helsinki
  5. Mendesak Pemerintah untuk membatalkan pembangunan pengadilan militer dan fasilitas lainnya di lingkungan Universitas Riau serta perguruan tinggi lainnya
  6. Tolak dan Cabut UU TNI, dan menolak segala bentuk intimidasi dan represi yang mengancam sipil
  7. Menuntut DPR, pemerintah, dan aparat untuk memberikan kebebasan dan transparansi dari kawan-kawan kita yang masih dalam status tersangka untuk diberi status kebebasan
  8. Menolak dengan tegas segala bentuk aktivitas yang mempromosikan perilaku LGBT di seluruh sektor kehidupan sosial.
  9. Mendesak pemerintah untuk segera merumuskan regulasi dan sanksi hukum yang tegas terhadap tindakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa
  10. Menolak segala bentuk praktik dwifungsi jabatan yang membuka peluang rangkap jabatan sipil dan militer, atau rangkap jabatan struktural lainnya yang berpotensi merusak prinsip profesionalisme birokrasi di Indonesia.
  11. Mendesak pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset

Baca Juga: Inilah Daftar Musisi Gratiskan Royalti Musik, Tapi Aturan Royalti Bukanlah Per Lagu

Belajar online / PJJ

Untuk antisipasi demo, sejumlah pemerintah daerah menetapkan belajar online atau PJJ untuk anak sekolah SD, SMP hingga SMA/SMK. Berikut daftar daerah yang menerapkan PJJ mulai 1 September 2025:

1. Yogyakarta

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta telah menerbitkan surat edaran tentang pelaksanaan pembelajaran secara daring pada Senin 1 September 2025.

"Memperhatikan situasi dan kondisi daerah yang kurang kondusif serta adanya informasi bahwa hari Senin 1 September akan ada demonstrasi di wilayah Kota Yogyakarta, maka sebagai langkah antisipasi akan hal-hal yang tidak diinginkan, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut," tulis surat edaran dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang dilansir Minggu (31/8/2025).

Hingga saat ini, imbauan belajar dari rumah baru diturunkan untuk sekolah-sekolah madrasah naungan Muhammadiyah di Yogya. Berikut isinya: Untuk sekolah/madrasah yang lokasinya berdekatan dengan titik-titik sasaran demonstrasi seperti kantor DPRD, titik 0 Km dapat melaksanakan pembelajaran secara daring.

Untuk sekolah/madrasah yang lain yang masih memungkinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka dipersilahkan dengan tetap memperhatikan perkembangan stiuasi keamanan seperti: Memaksimalkan pengamanan dengan melibatkan semua unsur sekolah/madrasah. Berkoordinasi dengan Polsek setempat jika diperlukan.

2. Surabaya

Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya resmi meliburkan dan memberlakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk seluruh sekolah, mulai Senin hingga Kamis, 1–4 September 2025. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi terkait situasi keamanan kota pasca-serangkaian demo yang terjadi di beberapa titik Surabaya.

Hal ini tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, yang menyebutkan seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta diwajibkan melaksanakan pembelajaran daring.

Yusuf meminta kepala sekolah untuk memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan pendampingan bagi guru maupun siswa. Ia menekankan aturan ini berlaku bagi semua sekolah. “Tanggal 1 sampai 4 September, kami harap orang tua bisa memantau putra-putrinya agar tetap mengikuti pembelajaran daring. Jika ada jam efektif yang diisi dengan lomba atau kegiatan klub, harus ada izin dari orang tua. Guru pun menyesuaikan, tidak semua kegiatan harus dilakukan di sekolah,” jelas Yusuf, dilansir dari laman Tribun Jatim, Minggu, (31/8/2025).

3. Jakarta

Pada Kamis (27/8/2025) lalu, Kepala Disdik DKI Jakarta merilis instruksi tentang Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar di Satuan Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dalam Instruksi Nomor 31 Tahun 2025 tersebut, setiap Kepala Satuan Pendidikan diminta menjamin kelancaran pembelajaran di satuan masing-masing agar tertib, aman, dan sesuai kurikulum.

Terdapat instruksi kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk memberikan edukasi kepada murid dan orang tau/wali terkait pentingnya menjaga sikap tertib dan menjauhi kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi. Dalam instruksi tersebut juga terdapat panduan untuk Kepala Suku Dinas Pendidikan, Kepala Bidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis. Khusus yang terakhir, ada instruksi monitoring kepada Satuan Pendidikan yang berdekatan dengan lokasi unjuk rasa dan demonstrasi.

Sementara Kakanwil Kemenag DKI Jakarta memutuskan semua siswa madrasah belajar dari rumah. Dalam surat yang ditandatangani Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Viola Cempaka, disebutkan keselamatan dan keamanan warga madrasah menjadi prioritas tapi proses pendidikan harus tetap berjalan.

"Dalam rangka menjamin keberlangsungan proses pendidikan sekaligus menjaga keselamatan dan keamanan seluruh warga madrasah, kami memandang perlu mengambil langkah strategis sebagai bentuk antisipasi situasi dan kondisi terkini yang tidak kondusif," tulis surat yang dikeluarkan pada 29 Agustus 2025 itu.

Kanwil Kemenag DKI Jakarta meminta agar seluruh Kepala Madrasah Aliyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Ibtidaiyah, hingga Raudhatul Athfal baik negeri maupun swasta melaksanakan pembelajaran secara online. Para guru diminta tetap melakukan bimbingan dan pendampingan kepada siswa selama pembelajaran daring, guna memastikan mutu pembelajaran tetap terjaga. "Mengimbau kepada orang tua atau wali murid agar turut serta mendukung pelaksanaan pembelajaran daring, khususnya dalam hal pengawasan dan pendampingan anak selama belajar di rumah," seperti dikutip dari surat tersebut.

4. Kendari

Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) meliburkan seluruh sekolah tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan madrasah negeri maupun swasta pada Senin (1/9/2025) untuk mengantisipasi dampak aksi demonstrasi di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra). "Iya, diliburkan siswanya," kata Wali Kota Kendari Siska Karina Imran, dilansir dari laman Antara, Minggu (31/8/2025).

Selain untuk para siswa, Pemkot juga meliburkan seluruh guru, dan staf di sekolah SD, SMP maupun madrasah dari aktivitas di sekolah. Keputusan meliburkan para siswa juga untuk mengantisipasi agar pelajar SMP ikut bersama demonstran melakukan unjuk rasa. Untuk itu pihaknya meminta kepada orangtua siswa khususnya pelajar SMP agar mengawasi anak mereka selama sekolah diliburkan.

5. Kalimantan Timur (Kaltim)

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengeluarkan instruksi khusus kepada seluruh kepala sekolah jenjang SMA dan SMK di Samarinda. Instruksi itu berisi kewajiban bagi sekolah untuk memastikan peserta didiknya tidak ikut terlibat dalam aksi unjuk rasa.

"Ini adalah upaya mitigasi kami. Kami harus memproteksi anak-anak kita karena bagaimanapun mereka adalah tanggung jawab kami," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Kaltim Armin di Samarinda, Minggu (31/8/2025), seperti dilansir dari Antara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "5 Daerah Putuskan Siswa Belajar Online Imbas Demo, Mulai 1 September", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2025/08/31/192700771/5-daerah-putuskan-siswa-belajar-online-imbas-demo-mulai-1-september?page=all#page2 dan "BEM SI Pastikan Tidak Gelar Demo di Jakarta Hari Ini", Klik untuk baca: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/09/01/06121351/bem-si-pastikan-tidak-gelar-demo-di-jakarta-hari-ini.

Tonton: Imbas Demo Besar, TikTok Hentikan Fitur Live di Indonesia

 

 

Selanjutnya: Seporsi Indonesia melalui S’RASA, Program Rasa Rempah Indonesia

Menarik Dibaca: Harga Ada yang Naik dan Turun, Ini Harga BBM Shell dan BP Terbaru September 2025

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto

Terbaru