PEMBANGUNAN IKN - Pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN)ke Ibu Kota Nusantara (IKN) direncanakan akan dilakukan pada awal tahun 2025.
Berkaitan dengan itu, Wakil Menteri (Wamen) Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan kesiapan infrastruktur dasar di IKN.
Mengutip Infopublik.id, pemindahan ibu kota negara secara resmi dijadwalkan pada tahun 2028, di mana Presiden RI Prabowo Subianto berencana mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028.
“Kami tetap semangat menyelesaikan IKN. Alokasi anggaran untuk pembangunan infrastrukturnya juga telah disiapkan. Persiapan pemindahan ASN ke IKN sudah mulai dilakukan dari sekarang,” ujar Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).
Hingga saat ini, Kementerian PU telah menyelesaikan 109 paket pekerjaan infrastruktur di IKN dengan total nilai Rp89 triliun, mencapai progres 61,7%.
Adapun progres pembangunan dibagi dalam tiga batch:
- Batch 1 (2020–Maret 2023): 40 paket dengan nilai Rp 25,1 triliun (95,8%).
- Batch 2 (April–November 2023): 31 paket dengan nilai Rp 27,6 triliun (75,1%).
- Batch 3 (Desember 2023–2024): 38 paket dengan nilai Rp 36,2 triliun (27,9%).
Baca Juga: IKN Jadi Ibu Kota Politik pada 2029, Pembangunan Gedung DPR/MPR Dimulai Tahun Depan
Diana menambahkan, beberapa infrastruktur utama ditargetkan selesai pada Desember 2024 dan direncanakan untuk diresmikan dalam waktu dekat.
Infrastruktur tersebut meliputi Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.
Selain pembangunan, Kementerian PU juga memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan infrastruktur dasar seperti pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi.
“Kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal di sana,” kata Diana.
Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas kerja sama Kementerian PU dan berbagai Kementerian/Lembaga dalam mendukung penyelesaian IKN.
Baca Juga: Hingga Awal Desember, Progres Pembangunan IKN Capai 61,7%
“Penyelesaian IKN ini memerlukan kolaborasi kita semua. IKN jangan dianggap hanya sebagai proyek, tetapi program besar yang harus diselesaikan bersama,” ungkap Basuki.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
