/2014/12/03/1374896385.jpg)
JAKARTA. Anggaran sebesar Rp 12,1 triliun yang diduga akan dikorupsi, menyelip di rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI Jakarta 2015. Gubernur Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama menduga, anggaran tersebut berasal dari proyek-proyek titipan DPRD DKI.
Tak mau dituduh, jajaran pimpinan DPRD DKI mengaku tidak tahu menahu seputar adanya anggaran yang kemudian diistilahkan sebagai anggaran siluman itu. Mereka juga menyatakan, pihak yang berwenang menyusun anggaran adalah eksekutif, dalam hal ini para pejabat Pemerintah Provinsi DKI yang notabene anak buah Ahok.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Sebastian Salang, menduga, ada permainan antara pejabat dinas dan anggota DPR di balik ditemukannya anggaran tersebut.
"Saya hanya menggambarkan kemungkinan permainan antara komisi dan dinas terkait. Ada program-program yang disusun oleh dinas terkait, tetapi titipan dari DPRD," kata Salang kepada Kompas.com, Rabu (4/3).
Salang menduga "permainan" antara pejabat dinas dan anggota DPRD terkait anggaran dilakukan saat pembahasan mengenai proyek apa saja yang akan diusulkan. Dalam situasi tersebut, kata dia, anggota DPRD memang berhak mengusulkan pengadaan proyek.
Untuk memuluskan proyeknya, kata Salang, para anggota DPRD DKI bisa saja mengancam pejabat dinas. Ancaman yang dilontarkan adalah ancaman memotong anggaran proyek yang diajukan oleh dinas yang bersangkutan.
"Bisa sebelum penyusunan anggaran oleh dinas terkait, bisa juga saat pembahasan. Dewan menitipkan, bila tidak disetujui, anggaran dari dinas terkait akan dipotong. Misalnya ada suatu dinas yang awalnya mengajukan penggunaan anggaran Rp 25 triliun, dipotong hanya Rp 5 triliun - Rp 10 triliun. Seringkali yang terjadi begitu," ujar dia.
Menurut Salang, kasus korupsi melalui proyek yang diselipkan pada rancangan APBD tergolong kasus yang sulit diendus. Sebab, apabila eksekutif dan legislatifnya sama-sama kompak melakukan penggelembungan anggaran, dapat dipastikan hal itu tak akan diketahui orang banyak.
"Kalau disetujui, semuanya berjalan lancar. Tidak ada masyarakat yang tahu. Karena semua dibahas sesuai prosedur secara bersama-sama. Tidak ada aturan yang dilanggar," pungkasnya. (Alsadad Rudi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
