Bappeda: RAPBD Jakarta Tahun 2026 Turun Jadi Rp 81,28 Triliun

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mencatat nilai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 sebesar Rp 81,28 triliun.

Angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya, akibat berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Atika Nur Rahmania mengatakan, penurunan ini terjadi karena transfer dana ke daerah secara nasional juga ikut turun.

“Transfer ke daerah nasional terjadi penurunan yang signifikan, di mana totalnya menjadi Rp 919 triliun dan komponen DBH sendiri hanya Rp 192 triliun untuk dibagi ke seluruh daerah. Inilah yang menyebabkan terjadi kontraksi terhadap RAPBD 2026 menjadi Rp 81,28 triliun,” ucap Atikah dalam Rapat Anggaran di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (20/10/2025).

Atika menjelaskan, dana transfer untuk DKI Jakarta hanya sebesar Rp 11,15 triliun, dengan porsi DBH Rp 7,52 triliun.

Dengan penurunan ini, Pemprov DKI harus menyesuaikan arah kebijakan dan menata ulang rencana pengeluaran.

“Asumsinya adalah bahwa perubahan ini tidak hanya terjadi pada tahun 2026 saja, tetapi berpotensi untuk terjadi selama lima tahun ke depan,” ujar Atika.

Untuk menghadapi penurunan pendapatan ini, Pemprov DKI menyiapkan tiga langkah utama, yakni efisiensi, shifting, dan creative financing (pendanaan alternatif).

Efisiensi dilakukan dengan memangkas kegiatan yang tidak terlalu penting, di antaranya perjalanan dinas dan konsumsi rapat.

Shifting dilakukan dengan meminta sebagian proyek strategis dibiayai oleh pemerintah pusat.

Sementara itu, creative financing dilakukan dengan rencana penerbitan obligasi daerah serta memperkuat Jakarta Collaboration Fund.

“Koordinasi proyek strategis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan menguatkan sinergi pembiayaan antara pusat dan daerah,” ungkap Atikah.

Beberapa proyek pembangunan akan ditunda, antara lain pembangunan rumah susun Rorotan IX tahap 2, dua GOR (Cendrawasih dan Kemakmuran), gelanggang remaja Jagakarsa, serta rehabilitasi sejumlah sekolah dan puskesmas.

Namun, Atika menegaskan program yang langsung menyentuh masyarakat tetap dijalankan, yakni subsidi pangan, Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), dan kenaikan insentif RT/RW serta dasawisma.

Bappeda mencatat, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penurunan dana transfer paling besar di Pulau Jawa, yaitu sekitar 59,87 persen.

“Pilihan terhadap mana yang ditunda itu sesuai audit inspektorat yang saat ini berjalan pada realisasi kegiatan 2024-2025 menjadi salah satu dasar pertimbangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut APBD DKI turun menjadi sekitar Rp 79 triliun dari semula Rp 95 triliun akibat pemotongan DBH sekitar Rp 15 triliun.

“Ini kan tidak hanya dialami di Jakarta, ini dialami oleh seluruh daerah. Memang pemotongan Jakarta paling besar. Ini menjadi tantangan bagi saya dan Pak Wagub untuk bisa menyelesaikan tetap target kami dengan baik,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (6/10/2025).

Meski demikian, Pramono menegaskan, program prioritas yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tidak akan terganggu.

KJP yang saat ini diberikan kepada 707.513 siswa serta Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul KJMU untuk 16.979 penerima akan tetap dijalankan.

“Program-program yang menyasar warga kurang mampu tidak boleh diutak-atik. Yang lain akan dilakukan refocusing, efisiensi, dan realokasi,” ucap dia.

Sumber: https://megapolitan.kompas.com/read/2025/10/20/18400971/bappeda-rapbd-dki-2026-jadi-rp-8128-triliun.