Dinas SDA bahkan sudah siap membayar 118 bidang tanah itu dengan anggaran Rp 160 miliar. Pembayaran tinggal menunggu keputusan gubernur (kepgub) soal penetapan lokasi (lokasi) yang akan dibebaskan tersebut.
Namun, pembebasan lahan akhirnya dibatalkan seluruhnya. "(Sebanyak 118 bidang) itu yang Ciliwung, dibatalkan semua. Sebenarnya kami sudah siap bayar, administrasi semuanya sudah siap, tapi sekarang ini di-stop karena defisit," ujar Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf, Senin (11/11).
Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah juga sebelumnya menilai Pemprov DKI Jakarta tidak memprioritaskan penanggulangan banjir.
Baca Juga: Banjir di Jabodetabek belum akan jadi bencana nasional, kecuali pemda menyerah
Alasannya, usulan anggaran pembangunan trotoar lebih besar dibandingkan usulan anggaran penanggulangan banjir dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020.
"Memang mereka enggak konsentrasi, saya enggak tahu Pak Gubernur programnya apa, kok justru program prioritas dia trotoar," kata Ida di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Anggaran pembangunan trotoar dan anggaran penataan RW kumuh lebih besar yakni Rp 1,2 triliun namun untuk penanganan banjir hanya Rp 1 triliun. (Ryana Aryadita Umasugi)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banjir Jakarta, Ketua DPRD DKI Singgung Anggaran Penanganan Banjir yang Dipangkas Pemprov"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
