MATARAM. Para pemegang saham PT Bank NTB sepakat memperkuat modal inti badan usaha milik daerah tersebut. Targetnya, Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut memiliki Rp 1 triliun agar kokoh menjadi kelompok bank umum kegiatan usaha (buku) II.
Dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), Gubernur Nusa Tenggara Barat TGH Muhammad Zainul Majdi mengatakan, seluruh pemegang saham berkomitmen tidak mengambil dividen atas keuntungan tahun 2015.
"Dividen itu pasti masuk APBD dulu, tapi nanti kembali lagi ke Bank NTB," ujar Zainul, dalam RUPS PT Bank NTB, Kamis (26/5).
Direktur Utama PT Bank NTB Komari Subakir menyebutkan perolehan laba setelah pajak periode Januari-Desember 2015, meningkat 15,05% menjadi Rp 225,11 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 195,67 miliar.
Seharusnya, sebesar 60% keuntungan tersebut diberikan pada pemegang saham. Keputusan memperkuat modal inti sudah dilakukan sejak tahun lalu, ketika pemegang saham hanya mengambil 30% dividen keuntungan tahun 2014.
Pemerintah Provinsi NTB merupakan pemegang saham pengendali bank daerah ini. Selain itu, Pemerintah Kota Mataram, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu, Bima dan Kota Bima.
Komari menambahkan, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp 966,96 miliar, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai Desember 2015 sebesar 974,60 miliar. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2015 telah tercapai.
Untuk tahun buku 2016, target pemenuhan modal inti sesuai rencana aksi pada 2015 adalah sebesar Rp 1,15 triliun, sedangkan modal inti bank yang tercatat sampai April 2016 sebesar Rp 1,07 triliun. Dengan demikian, maka target pemenuhan modal inti pada 2016 masih terdapat kekurangan R p75,6 miliar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kata Komari, melalui surat No. S-09/D.01/2015, meminta kepada pemegang saham pengendali untuk dapat terus memberikan dukungan penguatan modal, salah satunya dengan membatasi besaran dividen maksimum 30% sebagaimana kebijakan pemerintah yang telah diterapkan pada bank-bank BUMN.
"Jadi kami tidak khawatir modal inti yang sudah melebihi Rp 1 triliun akan berkurang, justru akan semakin bertambah karena semua pemegang saham sudah berkomitmen," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
