AGRIBISNIS - JAKARTA. Gerakan tiga kali ekspor pertanian atau GRATIEKS merupakan salah satu program strategis yang dicanangkan Kementerian Pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung perekonomian negara.
Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengajak generasi milenial untuk menjadi bagian dari program tersebut. Syahrul mengatakan semangat muda yang dimiliki kaum milenial harus menjadi dorongan positif bagi pembangunan pertanian Indonesia, terutama dalam peningkatan ekspor pertanian yang akan mempengaruhi perekonomian negara.
"Indonesia adalah negara kaya raya, yang memiliki sumber daya alam luar biasa, pertanian adalah potensi yang harus kita kelola dengan baik demi mendukung perekonomian negara,” ungkap Syahrul.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dedi Nursyamsi juga turut menambahkan bahwa untuk melakukan ekspor produk pertanian perlu komitmen tinggi.
“Apalagi berbicara ekspor, kita harus memikirkan persyaratan yang kompleks untuk masuk ke negara-negara itu. Persyaratan itu terkait kualitas. Agar produk kita bisa masuk ke negara-negara tersebut, kita harus bisa komitmen untuk menjaga kualitas kita agar tetap bagus," ungkapnya dalam siaran pers.
Menanggapi hal tersebut Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang (Polbangtan Yoma) bekerjasama dengan Balai Karantina Pertanian (BKP) Kelas II Yogyakarta mengadakan Kuliah Umum dengan Tajuk “Perapan Ketenuan Penerapan Sanitary dan Phytosanitary (SPS) untuk Meningkatkan Ekspor”.
Kuliah diikuti oleh Mahasiswa Program Studi Agribisnis Hortikultura dan Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan, Dosen, dan Staf Polbangtan Yoma melalui virtual meeting sekaligus disiarkan secara langsung di kanal youtube Polbangtan Yoma pada Senin (28/6).
Dipandu oleh Galuh H.E. Akoso, kegiatan dibuka dengan pemaparan materi mengenai World Trade Organization (WTO) dan SPS dalam kegiatan ekspor impor komoditas pertanian.
Hadir sebagai pemateri yaitu Ina Soelistyani yang menjabat sebagai Kepala BKP Kelas II Yogyakarta, menjelaskan bahwa dalam Perdagangan Dunia negara-negara anggota WTO telah menyetujui beberapa perjanjian salah satunya yaitu peraturan mengenai SPS yang bertujuan untuk melindungi kehidupan dan kesehatan hewan, tumbuhan, manusia, mapuan negara dari organisme penyebab penyakit.
Lebih lanjut Ina menjelaskan bahwa SPS merupakan kunci untuk menembus pasar negara tujuan utama ekspor namun, dalam prakteknya banyak eksportir dari Indonesia yang belum paham dan kesulitan memenuhi persyaratan SPS negara tujuan ekspor.
"Untuk menjadi eksportir, langkah utama yang harus dilakukan yaitu mengetahui dan memahami peraturan perundangan bidang SPS, karena akselerasi ekspor komoditas pertanian dapat tercapai salah satunya dengan meningkatkan mutu serta memberikan jaminan kesehatan bebas organisme pembawa penyakit kepada negara tujuan atau mitra dagang,” jelas Ina.
Ina memberikan contoh kasus mengenai ekspor produk hortikultura salak yang merupakan salah satu komoditas andalan Yogyakarta yang telah mampu diekspor ke China dan Australia.
Untuk dapat ekspor ke dua negara tersebut, Pemerintah Indonesia lewat Kementerian Pertanian membuat kesepakatan ekspor yang dituangkan dalam Protokol Kesepakatan Fitosanitari.
Kesepakatan tersebut tidak bersifat general, meskipun komoditas yang di ekspor sama namun isi peraturannya dapat berbeda sesuai dengan peraturan negara mitra dagang.
“Di China salak cukup dikemas dengan keranjang plastik, namun ketika akan masuk ke australia, mereka menyaratkan salak dikemas dalam karton dengan ketentuan tertentu,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
