BATAM. Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau mengajukan usulan pembangunan infrastruktur senilai Rp 355. Diharapkan, pemerintah provinsi memasukkan usulan ini dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Kepri tahun 2017.
"Yang akan diusulkan ke provinsi itu senilai Rp 355 miliar, untuk lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)," kata Asisten Ekonomi Pembangunan Kota Batam Gintoyono Batong di Batam, Kepri, Rabu (30/3).
Pengajuan dana pembangunan infrastruktur itu untuk melengkapi rencana pembangunan infrastruktur yang direncanakan Pemkot Batam, sesuai dengan usulan masyarakat dalam Musrembang.
Dinas Tata Kota, salah satu dari empat SKPD yang mengajukan dana pembangunan infrastruktur mengusulkan sejumlah proyek. Antara lain, pembangunan pagar untuk Kebun Raya Batam.
Menurut Gintoyono, pembangunan pagar Kebun Raya Batam itu sesuai dengan nota kesepahaman antara pemerintah kota, provinsi, dan pusat, yaitu Pemkot Batam menyediakan lahan, Pemprov Kepri bertanggungjawab pada pemagaran, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mengisi kebun raya.
"Teman-teman kementerian menanyakan mana sharing provinsi, lahan 80 hektare belum dipagar. Sehingga ada keraguan kementerian untuk melanjutkan. Mereka menanyakan komitmen daerah," kata Gintoyono yang pernah menjabat Kepala Dinas Tata Kota itu.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Tata Kota Batam, Asril menyatakan mengajukan dana Rp49 miliar kepada Pemprov Kepri, di antaranya untuk pembangunan kantor kelurahan di pulau penyangga dan pemagaran kebun raya.
Ia mengatakan sebenarnya, Pemkot sudah mengajukan dana pembangunan pagar kebun raya ke Pemprov Kepri pada 2016, namun belum dipenuhi. Karenanya anggaran itu kembali diajukan pada APBD 2017.
"Untuk Kebun Raya Batam, beberapa item butuh dukungan dari daerah, yang kami usulkan, untuk pemagaran. Supaya lokasi yang ditentukan menjadi aman dan tidak terjadi tumpang tindih lahan," ujar Asril.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
