Kabupaten Bekasi usul perpanjangan PSBB 14 hari
Pemerintah Kabupaten Bekasi juga mengajukan usul perpanjangan masa PSBB hingga 14 hari ke depan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. “Kami telah bersepakat untuk memperpanjang pelaksanaan PSBB di Kabupaten Bekasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat untuk diajukan kepada Kementerian Kesehatan RI," ujar Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja melalui keterangan tertulis.
Menurut Eka, ada catatan evaluasi selama masa PSBB periode pertama di antaranya masih banyak masyarakat yang masih beraktivitas di luar rumah dengan alasan bekerja, rendahnya kesadaran menggunakan masker, dan pelaku usaha non vital yang tetap membuka usahanya. “Ini harus kita galakkan terus. Tadi saya sempat berdiskusi terkait dengan SGC ini kan pusat ekonomi yang ada di Cikarang. Karena memang yang berdagang di Cikarang merupakan penduduk lokal," ujar Eka.
Baca Juga: Pemerintah cairkan dana bagi hasil (DBH) DKI Jakarta senilai Rp 2,58 triliun
Kendati demikian, kabar baiknya adalah jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Bekasi lebih stagnan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, jumlah kasus Covid-19, baik orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan positif Covid-19 memiliki kecenderungan menurun kurang lebih 13 persen selama masa PSBB berlangsung.
Meski demikian, usulan perpanjangan PSBB itu dilakukan lantaran kasus positif Covid-19 di Kabupaten Bekasi belum sepenuhnya berkurang. “Alhamdulillah di Kabupaten Bekasi terkait Covid-19 kami flat, artinya kecenderungannya menurun. Ini merupakan hasil kerja keras bersama. Tetapi kita lihat ini belum permanen (beberapa kali ada juga kasus Covid-19 bertambah). Jadi karena belum permanen kita lanjutkan PSBB selama 14 hari,” ujar Eka.
Kota dan Kabupaten Bogor usul Perpanjangan PSBB 14 Hari
Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sepakat untuk ikut mengajukan perpanjangan masa PSBB selama 14 hari ke depan. Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, ada beberapa catatan yang harus diperbaiki untuk mengoptimalkan pemberlakuan PSBB periode kedua.
Hal yang harus dievaluasi salah satunya adalah adanya tumpang tindih izin operasional perusahaan di luar sektor yang dikecualikan PSBB. Saat ini, masih ada sejumlah perusahaan yang membutuhkan kewenangan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Sehingga, pemerintah daerah tidak dapat berbuat banyak ketika meminta perusahaan tersebut untuk menghentikan kegiatan operasionalnya.
"Kan ada sektor yang dikecualikan, ada yang tidak dikecualikan. Nah yang tidak dikecualikan ini, keinginan kita adalah agar Kementerian Kesehatan berkoordinasi juga dengan kementerian lain supaya tidak ada tumpang tindih izin," tutur Dedie.
Baca Juga: Ada PSBB di Jabodetabek, jumlah pengemudi ojek online turun 20%
"Dalam kenyataannya, ada rekomendasi-rekomendasi operasional perusahaan dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, ya, jadi itu salah satunya,” tutup dia.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Bogor Ade Yasin menilai penerapan PSBB periode pertama belum berjalan efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat dan aturan hukum yang tidak jelas. Aturan hukum yang tidak jelas itu juga dipengaruhi oleh kontradiktif antara regulasi yang dikeluarkan pemerintah daerah dan pusat.
"Supaya nanti tidak sia-sia jadi harus maksimal sehingga PSBB ini (perpanjangan) mampu menurunkan angka penyebaran virus Covid-19 di Kabupaten Bogor," ungkap Ade.
Saat penerapan PSBB nanti, Ade juga berharap operasional kereta rel listrik (KRL) dihentikan sementara. Kalaupun tidak dapat dihentikan, pemerintah diharapkan bisa dengan membatasi atau menutup stasiun tertentu dan menyeleksi warga yang akan bepergian. Kini, lima kepala daerah tersebut masih menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat terkait usulan perpanjangan masa PSBB. (Rindi Nuris Velarosdela)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Masih Ada Catatan, 5 Kepala Daerah di Jabar Kompak Usul Perpanjangan Masa PSBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
