kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45689,38   17,24   2.56%
  • EMAS917.000 0,11%
  • RD.SAHAM 0.54%
  • RD.CAMPURAN 0.26%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.10%

BPTJ ungkap dua bukti kemacetan Jabodetabek sudah masuk kategori darurat


Kamis, 02 Mei 2019 / 14:58 WIB
BPTJ ungkap dua bukti kemacetan Jabodetabek sudah masuk kategori darurat

Reporter: Abdul Basith | Editor: Tendi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono ungkapkan dua bukti yang menunjukkan bahwa masalah transportasi di Jabodetabek sudah masuk dalam kondisi darurat.

Kondisi tersebut akan menjadi pendorong perlunya regulasi mengatasi masalah transportasi di Jabodetabek. Salah satunya adalah badan otoritas yang memiliki kewenangan mengelola transportasi di Jabodetabek.


"Sekarang saya bilang masalah transportasi sudah gawat darurat," ujar Bambang saat acara diskusi panel menyoal masa depan sistem pengelolaan transportasi Jabodetabek, Kamis (2/5).

Terdapat dua bukti yang diungkapkan oleh Bambang. Dua bukti itu disebut Bambang untuk memperkuat penilaian seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang butuh dua alat bukti.

Bambang bilang angka rasio volume jalan dengan kapasitas jalan (V/C ratio) yang sudah mendekati angka 1. Hal tersebut memperlihatkan volume jalan tersebut sudah padat. "V/C ratio sudah mendekati satu artinya sudah gawat darurat," terang Bambang.

Bukti pertama kemacetan yang semakin panjang pasca Asian Games 2018 lalu. Bambang bilang kemacetan di Semanggi sebelumnya tidak mencapai jalan MT Haryono, saat ini buntut kemacetan bahkan sudah sampai Cibubur.

Bukti kedua berkaitan dengan tidak mampunya sistem lawan arus (contraflow). Contraflow yang sebelumnya diterapkan di jalan tol Cawang - Semanggi hingga pukul 21.00 WIB sekarang diperpanjang hingga pukul 22.00 WIB.

Oleh karena itu Bambang bilang perlu adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) terkait masalah kemacetan mengingat kondisi darurat tersebut.

Perpu itu bisa menjadi payung hukum bagi badan otoritas yang mengelola transportasi di Jabodetabek yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Asal tahu saja, Perpu dibutuhkan lantaran dalam UU yang mengatur masalah transportasi adalah Kementerian Perhubungan (Kemhub).



TERBARU

[X]
×