BPJS KESEHATAN - MARABAHAN. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, memutuskan tidak memanfaatkan pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial / BPJS Kesehatan. Pemkab Barito Kuala kecewa dengan kebijakan BPJS Kesehatan di wilayah tersebut.
Bupati Barito Kuala Noormiliyani memastikan mengakhiri kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Kebijakan itu terpaksa ia lakukan setelah mengetahui bahwan BPJS Kesehatan tidak menanggung biaya pengobatan seorang balita yang mengalami bocor jantung.
"BPJS seperti tidak ada rasa kemanusiaan, saya sendiri menangis melihat apa yang diderita bocah dengan bawaan penyakit jantung bocor. Mengapa mereka seakan tidak iba?" jelas Noormiliyani dalam keterangan resminya, Kamis (11/6/2020).
Baca juga: Inilah penyakit yang bisa ditimbulkan jika tidak bisa kentut
Noormiliyani klaim pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan tidak menyalahi aturan.
Menurut dia, pemutusan kerja sama dengan BPJS Kesehatan dimungkinkan dalam aturan otonomi daerah.
Dia juga merasa keputusannya mendapat dukungan dari masyarakat di Barito Kuala.
Terkait penolakan balita yang mengalami kebocoran jantung, Kepala BPJS Kesehatan Barito Kuala Rabiatul mengatakan, hal itu terjadi karena pasien itu belum terdaftar sebagai peserta program jaminan kesehatan dari pemerintah.
Menurut Rabiatul, banyak anggota masyarakat baru mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan setelah sakit.
"Pendaftaran peserta sebaiknya sebelum sakit, karena konsep BPJS adalah sedia payung sebelum hujan. Kami pun akan memberikan kepastian pelayanan kesehatan untuk peserta aktif," terang Rabiatul.
