KONTAN.CO.ID - Semarang. Aliansi buruh yang tergabung dalam Koalisi Militan Buruh Jawa Tengah (Kombat) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jawa Tengah (Jateng) 2027 menjadi minimal Rp 3,7 juta. Mereka juga menolak penggunaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 sebagai dasar penetapan upah minimum tahun depan.
Tuntutan tersebut disampaikan melalui aksi unjuk rasa di Jalan Pahlawan, tepat di depan Gedung Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (12/11/2026).
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jateng, Maksuri, mengatakan tuntutan kenaikan UMP didasarkan pada kondisi upah buruh di Jawa Tengah yang masih tergolong rendah dibandingkan provinsi lain. Sementara itu, kebutuhan hidup masyarakat terus mengalami peningkatan.
"Minimal untuk UMP Rp 3,7 juta," kata Maksuri di sela-sela aksi, Kamis (12/11/2026).
Menurut Maksuri, keberhasilan pemerintah menarik investasi ke Jawa Tengah semestinya berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Namun, kebijakan upah yang selama ini diarahkan untuk menjaga daya saing investasi dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup buruh.
Ia mencontohkan upah minimum Kabupaten Jepara yang saat ini berada di kisaran Rp 2,7 juta. Menurutnya, nominal tersebut masih belum mencukupi kebutuhan hidup pekerja, termasuk buruh yang belum berkeluarga.
Baca Juga: CPNS DKI Jakarta 2026: Ada Formasi Polisi Hutan-Guru Garuda, Cek Gaji & Tunjangan TPP
Buruh harus mencari penghasilan tambahan
Maksuri mengungkapkan, rendahnya upah membuat sejumlah pekerja harus mencari penghasilan tambahan di luar pekerjaan utama. Bahkan, ada buruh yang bekerja sebagai pengemudi ojek online pada malam hari untuk menambah pendapatan keluarga.
Ia menilai upah yang layak seharusnya memungkinkan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memiliki kemampuan menabung, membeli rumah, dan membiayai pendidikan anak hingga perguruan tinggi.
"Kami ini punya anak, sekolah. Kami ingin anak kuliah, kami ingin punya rumah, nabung, ya upahnya harus layak. Kalau dengan upah sekarang kita berani hitung-hitungan, nggak ada sisa," ujarnya.
Selain menuntut kenaikan UMP 2027 menjadi minimal Rp 3,7 juta, Kombat juga menolak PP Nomor 49 Tahun 2025 sebagai landasan penghitungan upah minimum tahun depan.
Maksuri menilai formula pengupahan dalam aturan tersebut berpotensi membuat kenaikan upah buruh di Jawa Tengah stagnan. Kondisi itu dikhawatirkan semakin memperlebar kesenjangan upah antara Jawa Tengah dan provinsi lainnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168 dalam menetapkan kebijakan pengupahan.
Ia juga mendorong pemerintah melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), kalangan akademisi, serta perwakilan buruh dalam penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL). Dengan demikian, penetapan upah minimum diharapkan lebih mencerminkan kondisi riil kebutuhan pekerja.
Baca Juga: BSU 2026 Apakah Sudah Cair? Cek Jadwal dan Syarat Penerima Rp900.000
Pemprov Jateng terima usulan tiga aliansi buruh
Menanggapi tuntutan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Jawa Tengah, Iwanuddin Iskandar, mengatakan pemerintah provinsi telah menerima usulan dari tiga aliansi buruh.
Usulan tersebut berkaitan dengan penghitungan kebutuhan hidup layak (KHL) dan persoalan kesenjangan upah di Jawa Tengah.
Iwanuddin berharap Dinas Tenaga Kerja dapat memfasilitasi pertemuan antara perwakilan buruh dan pengusaha untuk membahas berbagai masukan tersebut. Pemerintah provinsi juga akan menindaklanjuti pembahasan sesuai arahan pemerintah pusat.
"Harapan kami nanti difasilitasi oleh teman-teman Dinas Tenaga Kerja mempertemukan buruh, pengusaha, kemudian atas arahan dari pusat bisa kita eksekusi," kata Iwanuddin.
Tonton: 3 Tokoh Ini Masuk Bursa Wakil Presiden Pengganti Gibran, Ada AHY dan Puan!
UMP & UMK 2026
UMP dan UMSP Jawa Tengah 2026 diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/504. Sementara itu, UMK dan UMSK 2026 ditetapkan melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/505.
UMP Jawa Tengah 2026 ditetapkan sebesar Rp2.327.386,07. Angka ini naik Rp158.037,07 atau sekitar 7,28 persen dibandingkan UMP Jawa Tengah 2025 yang sebesar Rp2.169.349,00.
Berikut ini daftar besaran UMP dan UMK se Jawa Tengah tahun 2026:
| No | Kabupaten/Kota | UMK 2026 (Rp) |
| 1 | Kab. Cilacap | 2.773.184,00 |
| 2 | Kab. Banyumas | 2.474.598,99 |
| 3 | Kab. Purbalingga | 2.474.721,94 |
| 4 | Kab. Banjarnegara | 2.327.813,08 |
| 5 | Kab. Kebumen | 2.400.000,00 |
| 6 | Kab. Purworejo | 2.401.961,91 |
| 7 | Kab. Wonosobo | 2.455.038,01 |
| 8 | Kab. Magelang | 2.607.790,00 |
| 9 | Kab. Boyolali | 2.537.949,00 |
| 10 | Kab. Klaten | 2.538.691,00 |
| 11 | Kab. Sukoharjo | 2.500.000,00 |
| 12 | Kab. Wonogiri | 2.335.126,00 |
| 13 | Kab. Karanganyar | 2.592.154,06 |
| 14 | Kab. Sragen | 2.337.700,00 |
| 15 | Kab. Grobogan | 2.399.186,00 |
| 16 | Kab. Blora | 2.345.695,00 |
| 17 | Kab. Rembang | 2.386.305,00 |
| 18 | Kab. Pati | 2.485.000,00 |
| 19 | Kab. Kudus | 2.818.585,00 |
| 20 | Kab. Jepara | 2.756.501,00 |
| 21 | Kab. Demak | 3.122.805,00 |
| 22 | Kab. Semarang | 2.940.088,00 |
| 23 | Kab. Temanggung | 2.397.000,00 |
| 24 | Kab. Kendal | 2.992.994,00 |
| 25 | Kab. Batang | 2.708.520,00 |
| 26 | Kab. Pekalongan | 2.633.700,00 |
| 27 | Kab. Pemalang | 2.433.254,00 |
| 28 | Kab. Tegal | 2.484.162,00 |
| 29 | Kab. Brebes | 2.400.350,47 |
| 30 | Kota Magelang | 2.429.285,00 |
| 31 | Kota Surakarta | 2.570.000,00 |
| 32 | Kota Salatiga | 2.698.273,24 |
| 33 | Kota Semarang | 3.701.709,00 |
| 34 | Kota Pekalongan | 2.700.926,00 |
| 35 | Kota Tegal | 2.526.510,00 |
| Jawa Tengah (UMP) | 2.327.386,07 |
.
Sebagian artikel telah tayang di https://regional.kompas.com/read/2026/11/12/194437978/buruh-jateng-tuntut-ump-2027-rp-37-juta-tolak-pp-49-2025?source=headline.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News