Cari Elpiji 3 Kg Makin Sulit! Pangkalan di Palangka Raya Tak Buka Sampai Malam

LPG - PALANGKA RAYA. Senin (3/2/2025) merupakan hari ketiga kebijakan larangan penjualan elpiji 3 kg secara eceran atau melalui kios tidak resmi.

Kebijakan yang berlaku sejak 1 Februari 2025 ini menimbulkan berbagai polemik di masyarakat Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng).

Masyarakat mengeluhkan kebijakan baru ini, terutama karena mereka sebelumnya terbiasa membeli elpiji bersubsidi di pengecer. Di pangkalan, mereka harus mengantre, menunjukkan KTP, dan mengikuti jam operasional yang terbatas.

Pantauan di Sejumlah Pangkalan

Menurut pantauan Kompas.com pada Senin pagi hingga siang, sebagian besar pangkalan elpiji di sekitar Jalan Rajawali, Kelurahan Bukit Tunggal, Jalan A Yani, Kelurahan Pahandut, dan Jalan Mendawai, Kelurahan Palangka, masih belum menunjukkan antrean yang signifikan.

Beberapa pangkalan bahkan menuliskan bahwa mereka kehabisan stok elpiji bersubsidi. Kondisi ini terlihat di pangkalan-pangkalan Jalan Rajawali Km 1-5 dan Jalan Mendawai.

Namun, di pangkalan yang berada di deretan Jalan A Yani, elpiji bersubsidi tersedia, tetapi tanpa antrean panjang.

Rahman (55), pemilik Pangkalan HR, mengatakan, belum terlihat lonjakan pembeli di tempatnya.

“Pembeli kayak biasanya saja, tidak ada antre, mayoritas warga yang tinggal di sekitar sini beli di pangkalan kami,” ungkap Rahman, Senin (3/1/2025).

Rahman mendapatkan suplai elpiji bersubsidi dari PT Resbayu di Jalan Rajawali dengan pasokan 100-150 tabung per minggu.

“Memang waktu kita kehabisan stok, dalam proses pengantaran misalnya, masyarakat ngamuk, kami akhirnya bingung mencari di mana, akhirnya kami siasati untuk menambah 20 tabung sebagai cadangan jual,” tuturnya.

Jam Operasional dan Harga Elpiji

Rahman menyebut bahwa pangkalannya hanya buka hingga pukul 16.00 WIB karena faktor usia dan keterbatasan tenaga kerja.

“Sudah enggak sanggup buka sampai malam, makanya jam 4 sore sudah tutup, karyawan-karyawan juga tidak sanggup buka sampai malam,” ujarnya.

Rahman menjual elpiji 3 kg sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Kota Palangka Raya, yakni Rp 22 ribu. Menurutnya, harga gas yang tinggi terjadi di tingkat pengecer.

“Yang mahal ini di pengecer, kadang ada orang mengumpulkan tabung, kemudian dijualnya lagi dengan harga yang lebih mahal,” katanya.

Di pangkalannya, pembelian tidak memerlukan KTP, karena warga yang berhak membeli sudah terdaftar di aplikasi MyPertamina.

Aturan Berbeda di Pangkalan Lain

Namun, kebijakan berbeda diterapkan di Pangkalan PT Bersama milik Mimin (46), yang berlokasi dekat dengan Pangkalan HR.

“Warga yang mau beli di pangkalan kami tetap wajib menunjukkan KTP, karena ini untuk memastikan apakah mereka layak mendapatkannya, karena ada aturan juga soal ini,” ungkap Mimin.

Mimin juga mengungkapkan bahwa sebagian masyarakat telah beralih ke elpiji 5 kg, mengingat keterbatasan stok gas bersubsidi.

“Sebagian beralih ke tabung 5 kg, sudah sejak lama banyak yang beralih, makanya saya memperbanyak menjual tabung 5 kg saja,” katanya.

Pangkalan Mimin beroperasi dari pukul 06.30 WIB hingga 19.00 WIB. Menurutnya, waktu operasional tergantung kondisi kesehatannya.

“Buka sampai jam tujuh malam saja, kadang-kadang bisa lebih karena mengejar setoran, saya kan menyewa di sini, tapi kebanyakan saya buka sampai jam tujuh malam,” jelasnya.

Dampak Kebijakan dan Harapan Masyarakat

Meski kebijakan larangan pengeceran elpiji bersubsidi ini sudah berjalan selama tiga hari, antrean di pangkalan masih relatif normal. Sebagian masyarakat mengaku tetap merasa kesulitan karena harus mengantre lebih lama dan menunjukkan KTP saat membeli.

Diharapkan, kebijakan ini diiringi dengan sistem distribusi yang lebih baik, agar masyarakat tidak mengalami kesulitan dalam mendapatkan gas elpiji bersubsidi yang menjadi kebutuhan sehari-hari.