Jakarta. Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, dana menganggur milik pemerintah daerah (pemda) yang mengendap di perbankan hingga akhir Oktober 2016 mencapai Rp 206,85 triliun. Jumlah tersebut meningkat tipis dibandingkan posisi pada akhir bulan sebelumya yang sebesar Rp 206,75 triliun.
Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo mengatakan, jumlah tersebut paling besar merupakan simpanan dalam bentuk giro Rp 120,27 triliun atau 58,14%. Sementara sisanya berupa simpanan dalam bentuk deposito sebesar Rp 83,10 triliun atau 40,17% dan tabungan sebesar Rp 3,48 triliun atau 1,68%.
"Sekalipun demikian, jumlah tersebut lebih rendah Rp 69,2 triliun dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp 276,04 triliun," kata Boediarso kepada KONTAN, Senin (28/11).
Lebih lanjut Boediarso memperinci, di tingkat provinsi, jumlah simpanan di perbankan pada akhir Oktober 2016 sebesar Rp 58,47 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi Rp 2,58 triliun dari posisinya pada akhir September 2016 sebesar Rp 55,9 triliun, namun lebih rendah Rp 24,28 triliun dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 82,76 triliun.
Di tingkat kabupaten, jumlah simpanan di perbankan pada akhir bulan Oktober 2016 sebesar Rp 113,71 triliun. Jumlah ini lebih rendah Rp 2,82 triliun dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 116,53 triliun dan lebih rendah Rp 35,68 triliun dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 149,39 triliun.
Sedangkan di tingkat kota, jumlah simpanan di perbankan pada akhir bulan Oktober 2016 sebesar Rp 34,67 triliun. Jumlah ini lebih tinggi Rp 347,4 miliar dari posisinya pada akhir bulan sebelumnya yang sebesar Rp 34,32 triliun, tetapi lebih rendah Rp 9,22 triliun dari posisinya pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 43,89 triliun.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
