KONTAN.CO.ID - MAKASSAR. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan berjanji menindaklanjuti aspirasi puluhan calon Mitra Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuntut transparansi dalam penetapan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada Badan Gizi Nasional (BGN).
Aspirasi itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Jumat (15/8/2025).
Para demonstran memprotes tidak dapat beroperasi sebagai mitra SPPG meskipun telah mengeluarkan anggaran hingga miliaran rupiah. Mereka juga menuding adanya ketidakadilan dan persaingan tidak sehat dalam proses verifikasi mitra.
Baca Juga: Program MBG Perlu Dievaluasi Total
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, menemui massa aksi dan menerima pernyataan sikap mereka. Ia menegaskan bahwa meski BGN merupakan badan otonom yang langsung berada di bawah pemerintah pusat, DPRD tetap akan mencatat aspirasi tersebut untuk dibahas lebih lanjut.
“Walaupun ini bukan kewenangan kami, karena BGN tidak memiliki perwakilan di daerah, aspirasi ini tetap akan kami tindak lanjuti. Kami juga bisa mengagendakan rapat dengar pendapat dengan dinas terkait di Sulsel,” ujar politisi Fraksi Nasdem itu.
Namun demikian, ia mengakui pihaknya tidak bisa memastikan kehadiran perwakilan BGN dalam rapat dengar pendapat, mengingat lembaga tersebut tidak memiliki kantor perwakilan di daerah.
“Kalaupun mau dilakukan RDP, yang bisa kami hadirkan hanyalah dinas-dinas terkait. Tapi tuntutan ini akan tetap kami teruskan ke BGN,” tambahnya.
Baca Juga: Ekonom Celios Soroti Keterlambatan Bayar dan Jalur Dana Program MBG
Aksi unjuk rasa tersebut melibatkan ratusan orang, termasuk calon mitra MBG dan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badan Koordinasi Sulsel.
Massa mendesak agar Direktur Kerja Sama dan Mitra BGN serta Direktur Wilayah 9 BGN dicopot dari jabatannya. Situasi sempat memanas ketika demonstran mencoba menerobos pagar DPRD yang dijaga ketat aparat kepolisian dan Satpol PP.
Koordinator lapangan, Rafli Tanda, menilai ada indikasi penyelewengan dalam proses verifikasi. Menurutnya, banyak calon mitra gagal lolos karena sistem hanya menyatakan kuota penuh tanpa ada pengecekan lapangan.
Padahal, di beberapa daerah dapur masih kosong. Ia menegaskan penghentian sepihak ini merugikan banyak pihak, termasuk vendor dapur, serta mencederai program gizi anak bangsa yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
“Masyarakat sudah habis-habisan mempersiapkan diri untuk mendukung program ini. Jangan dizalimi dengan sistem yang tidak transparan,” tegas Rafli.
Baca Juga: Pengamat: Program MBG Tak Perlu Dihentikan, Tapi Perlu Evaluasi Total Tata Kelola
Seorang calon mitra MBG dari Kabupaten Bone, Anda, juga mengungkapkan kerugian besar yang dialaminya. Ia mengaku mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp1 miliar untuk menyiapkan sarana dan prasarana dapur sesuai syarat BGN.
Namun, meski dapurnya telah siap beroperasi, status verifikasi justru ditolak dengan alasan kuota penuh.
“Di sembilan kabupaten di Sulsel saja ada sekitar 40 dapur yang dihentikan sepihak. Padahal status kami sudah ‘persiapan’, tapi tiba-tiba tertolak. Sementara ada dapur baru yang justru diterima. Kami berharap DPRD memperjuangkan keadilan bagi kami,” ujarnya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul: Puluhan Calon Mitra BGN Gelar Unjuk Rasa di Depan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya: Pemerintah Kerek Anggaran Subsidi Listrik Jadi Rp 104,6 Triliun pada 2026
Menarik Dibaca: Cara Logout Akun Google Tanpa Menghapus Data di Ponsel Maupun Laptop,Cek di Sini
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
