Food Station Tjipinang kena apes penghapusan PMD

Jumat, 17 November 2017 | 18:11 WIB   Reporter: Anggar Septiadi
Food Station Tjipinang kena apes penghapusan PMD


DKI JAKARTA - JAKARTA. Menutup defisit usulan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018 sebesar Rp 2,5 triliun, Pemprov DKI Jakarta mengusulkan menghapus Penyertaan Modal Daerah (PMD) 2018 bagi lima BUMD.

Salah satu yang kena apes adalah PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ). Sedianya tahun depan FSTJ usulkan PMD sebesar Rp 125 miliar.

Direktur utama PT FSTJ Arief Prasetyo mengatakan, usulan PMD ini akan digunakan oleh FSTJ untuk memperbaiki infrastruktur Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC).

"PMD sebesar Rp 125 miliar tadinya untuk perbaikan infra struktur Pasar Induk Beras Cipinang," kata Arief saat dihubungi Kontan.co.id, Jumat (17/11).

Perbaikan infrastruktur tersebut, kata Arief dilakukan guna memberikan kenyamanan bagi pedagang dan pembeli di PIBC. Bentuknya berupa perbaikan jalan yang telah dimulai akhir September lalu dan rehabilitasi drainase.

Meski diusulkan tak dapat PMD, perbaikan infrastruktur PIBC, kata Arief akan tetap dilanjutkan dengan menggunakan dana operasional perusahaan. Meski demikian ia tak merinci berapa kebutuhannya.

Ia pun tetap yakin perbaikan yang ditargetkan rampung pada Januari mendatang akan tetap selesai sesuai jadwal.

"Volume pekerjaannya dilakukan secara bertahap menggunakan dana operasional perusahaan dari profit yang dihasilkan," sambung Arief.

Tahun ini FSTJ sendiri menargetkan dapat membukukan laba bersih sebesar Rp 15,2 miliar. Sementara hingga Oktober FSTJ telah raih laba bersih senilai Rp 13 miliar.

Sementara untuk dividen yang disetorkan ke Pemprov, tahun ini FSTJ menargetkan akan setor Rp 4,9 miliar. Sedangkan pada 2015 FSTJ bisa setor dividen sebesar Rp 3 miliar, dan Rp 3,7 miliar pada 2016.

Selain FSTJ, ada empat BUMD lain yang juga tak akan dapat PMD tahun depan yaitu PT Jaktour, PD Dharma Jaya, PT Asuransi Bangun Akrida, dan PD Pembangunan Sarana Jaya.

Ada pula PT Jakpro yang dipotong PMD tahun depan menjadi Rp 1,2 triliun dari usulan sebesar Rp 3,3 triliun.

Soal penghapusan PMD ini, Arief menyebut bahwa pihaknya mendukung seluruh kebijakan yang diambil Pemprov.

"FSTJ mendukung penuh semua kebijakan yang diambil Pemprov. Keputusan yang diambil pasti sudah dipikirkan dengan baik dan matang," lanjutnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto

Terbaru