GORONTALO. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie meminta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk tidak membuat program-program bersifat fiktif, yang akhirnya merugikan kepentingan umum dan berdampak hukum.
"Saya ingatkan bahwa pemerintah sudah bikin nota kesepahaman dengan Polda serta Kejaksaan, terkait pengawasan penggunaan anggaran," kata Rusli, Kamis (21/4).
Hal ini juga menyangkut kedisiplinan penggunaan anggaran di setiap SKPD, yang tentunya berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kepada kepala dinas sebagai Pengguna Anggaran (PA) untuk dapat memonitor langsung apa yang dikerjakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
Kepada Asisten II untuk segara buat panitia Provisional Hand Over (PHO), yang melibatkan Inspektorat, di mana saat akan serah terima barang atau pekerjaan harus ada tanda tangan dari tim ini.
Pihaknya tidak ingin jika ada temuan nanti, kepala dinas kemudian hanya meminta maaf dengan alasan tidak melakukan monitor langsung.
"Tentunya kepala dinas atau badan di setiap SKPD harus bertanggung jawab penuh dan tidak menyalahkan orang lain," katanya.
Gubernur mencontohkan, ada anggaran atau uang sudah 100% keluar, namun pekerjaan tidak ada atau tidak pernah selesai, secara otamatis telah merugikan kepentingan umum.
Gubernur berharap, mendatang tidak ada lagi alasan. Jika tim ini sudah turun dan terbukti ada program fiktif, maka pihaknya pasti akan membawa ke persoalan hukum.
"Program fiktif, mark-up anggaran, bagi saya itu sama saja maka penjara imbalannya," tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
