Jawa Timur

Hingga pertengahan Mei, realisasi belanja Pemprov Jawa Timur baru mencapai 19%

Rabu, 02 Juni 2021 | 08:54 WIB   Reporter: Vendy Yhulia Susanto
Hingga pertengahan Mei, realisasi belanja Pemprov Jawa Timur baru mencapai 19%

ILUSTRASI. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kiri) bersama Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak (kanan) . TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menyatakan, hingga Mei 2021 realisasi belanja daerah telah mendekati 20%. Seperti diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Timur pada tahun 2021 mencapai Rp 32 triliun.

"Berdasarkan realisasi kita per 15 Mei, sebenarnya realisasi belanja kita mendekati 20%, 19,15%," kata Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak dalam Business Talk Kompas TV, Selasa (1/6).

Emil mengklaim, realisasi belanja tahun ini lebih baik dari tahun 2020. Sebagai gambaran, per April 2020 realisasi belanja pemerintah seluruh kabupaten/kota di Jatim pada kisaran agregat 15,13%. Sedangkan per april tahun 2021 meningkat menjadi 19,21%.

"Dan untuk provinsi dari 11,56% menjadi hampir 19%, 18,97%. Jadi upaya percepatan kami ini berjalan," ucap dia.

Baca Juga: Pesta ulang tahunnya timbulkan kerumunan, Gubernur Khofifah dilaporkan ke polisi

Emil menjelaskan, perlu adanya sejumlah pertimbangan proporsionalitas dalam melihat sisa kas Jawa Timur yang tinggi sekitar 12% dari besaran anggaran. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) baru dapat dibelanjakan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan APBD perubahan.

"Itulah yang kemudian untuk Jawa Timur Rp 1,8 triliun. Artinya tolong itu jadi pertimbangan juga saat melihat saldo kas," ujar dia.

Emil menyebut, belanja infrastruktur Pemprov Jatim mencapai lebih dari Rp 4 triliun atau sekitar 12,9% dari APBD. Ia menekankan, pihaknya tidak hanya berfokus pada belanja infrastruktur, tetapi juga pada belanja infrastruktur sosial yang berdampak indeks pembangunan manusia (IPM).

Ia bilang, proporsi belanja infrastruktur sosial yang dialokasikan untuk sektor pendidikan dan kesehatan mencapai hampir lebih dari 50% dari total APBD. 

Salah satunya program gratis dan berkualitas atau semacam dana bantuan operasional sekolah (BOS) dimana sekolah negeri maupun sekolah swasta mendapat support dana dari Pemprov Jatim.

"Inilah yang kami lihat berkorelasi dengan kenaikan IPM yang cukup baik di Jawa Timur di tahun 2019 dan 2020," terang dia.

Disamping itu, upaya pemulihan ekonomi konsisten dilakukan sejak kuartal III 2020. Misalnya dukungan sektor manufaktur yang menyumbang sepertiga (33%) produk domestik bruto (PDB) Jawa Timur.

"Inilah yang terus disokong baik melalui instrumen fiskal, Bank Jatim dan bank UMKM yang melakukan dana bergulir maupun juga kebijakan memberi wadah untuk mereka tetap beroperasi di tengah pandemi," tutur Emil.

Selanjutnya: Polda Metro perpanjang masa penyekatan arus balik mudik Lebaran 2021 hingga 24 Mei

 

Editor: Herlina Kartika Dewi
Terbaru