Hore! Gubernur Anies Baswedan bagikan bantuan sosial tunai kepada 1,8 juta KK besok*

Minggu, 18 Juli 2021 | 15:45 WIB   Reporter: Syamsul Ashar
Hore! Gubernur Anies Baswedan bagikan bantuan sosial tunai kepada 1,8 juta KK besok*

ILUSTRASI. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan Minggu (18/7) menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran bantuan sosial sebesar Rp 645 miliar, untuk ditransfer ke 1.837.833 KK.

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Anies Baswedan Minggu (18/7) menyatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menyiapkan anggaran bantuan sosial tunai sebesar Rp 645 miliar.

Rencananya bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp 645 miliar, ini akan ditransfer kepada sebanyak 1.837.833  kepala keluarga (KK) di DKI Jakarta.

Menurut Gubernur Anies Baswedan perincian bantuan sosial tunai kepada sebanyak 1.837.833 Kepala Keluarga sebesar, satu KK  diantaranya anggaranya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, dan sebesar 837.000 KK bantuan Kementerian Sosial atau pemerintah pusat. 

Khusus bantuan dari DKI akan mulai ditransferkan Senin (19/7) besok melalui rekening-rekening penerima. Hanya saja Gubernur Anies Baswedan tidak memberikan perincian berapa banyak warga yang akan menerima bansos tunai tersebut 

Selanjutnya bantuan sosial lainnya akan disalurkan melalui Polda dan Kodam Jaya. 

"Sehingga, Forkopimda DKI Jakarta kompak menggunakan data yang sama," ungkap Gubernur Anies.

"Untuk bansos, rujukannya sama dengan vaksin, sehingga targetnya tidak beririsan. Kami pastikan berjalan dangan baik, termasuk pembagian beras, mulai besok Insya Allah dijalankan," imbuhnya.

Seperti kita tahu Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) DKI Jakarta menggelar rapat evaluasi di Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/7). 

Rapat evaluasi ini untuk memastikan kolaborasi dalam menerapkan peraturan tersebut berjalan lebih baik.

Seperti kita tahu kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali sudah berlangsung dua pekan. 

Anis menegaskan kebijakan PPKM Darurat ini murni bertujuan untuk aksi menyelamatkan warga Jakarta agar terhindar dari keterpaparan virus corona di Jakarta, terutama pada masa yang genting seperti saat ini.

"Jajaran Forkopimda DKI Jakarta mengadakan rakor pelaksanaan PPKM Darurat. Dalam hampir dua minggu di Jakarta, ini menjadi bagian dari evaluasi langkah-langkah yang sudah dilakukan, dalam rangka menyelamatkan warga Jakarta dan sekitarnya di masa pandemi," ujar Gubernur Anies.

Gubernur Anies menjelaskan, ada beberapa hal penting yang perlu dievaluasi selama menjalankan PPKM Darurat di Jakarta, 

Pertama, mengevaluasi pembatasan mobilitas warga yang keluar-masuk Ibu Kota. Gubernur Anies Baswedan meminta petugas di lapangan menjaga kawasan perbatasan lebih efisien, untuk menyortir mobilitas warga yang diperbolehkan maupun yang tidak diprioritaskan untuk melintas.

Kedua manajemen pengelolaan Rumah Sakit serta fasilitas kesehatan diminta lebih baik, agar ketersediaan ruang isolasi bisa terjaga sesuai dengan kebutuhan. 

Ketiga, Forkopimda DKI Jakarta juga mengevaluasi kegiatan vaksinasi masyarakat agar target yang dirancang berjalan sesuai rencana.

"Vaksinasi di Jakarta kalau dilihat berbasis target, kita sudah lebih awal dan tinggi dari target, baik dari jumlah dan waktu. Jadi, kita harap vaksinasi Jakarta terus jalan dengan cepat, sehingga bisa tuntas lebih awal," tambah Gubernur Anies.

*Redaksi Kontan mengubah kalimat di pargaraf kelima yang semula berbunyi; 
Menurut Gubernur Anies Baswedan perincian batnuan sosial tunai sebesar Rp 1.837.833 ini sebesar satu juga rupiah diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, dan sebesar Rp 837.000 dari bantuan Kementerian Sosial atau pemerintah pusat. 

 Diubah menjadi :
"Menurut Gubernur Anies Baswedan perincian bantuan sosial tunai kepada sebanyak 1.837.833 Kepala Keluarga sebesar, satu KK  diantaranya anggaranya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta, dan sebesar 837.000 KK bantuan Kementerian Sosial atau pemerintah pusat.

Editor: Syamsul Azhar
Terbaru