PADANG. Bank Indonesia (BI) perwakilan Sumatera Barat (Sumbar), mencatat provinsi itu mengalami inflasi 0,73 persen pada Februari 2016. Angka ini merupakan yang tertinggi di nasional.
"Pada Januari 2016 inflasi Sumbar hanya 0,05%, Februari 2016 naik menjadi 0,73%, ini menunjukkan secara historis inflasi Sumbar cenderung memiliki fluktuasi yang tinggi," kata Kepala BI Perwakilan Sumbar, Puji Atmoko di Padang, Jumat (4/3).
Menurutnya, kondisi ini menjadi anomali karena secara nasional terjadi deflasi bulanan sebesar 0,09%. Inflasi regional Sumatera juga rendah.
Puji menyebutkan, kelompok pangan mencatatkan inflasi bulanan sebesar 1,51% sementara kelompok harga barang-barang yang diatur pemerintah mencapai 0,87% dan inflasi inti 0,28%.
Komoditas beras dan cabai merah kembali memberikan sumbangan yang tinggi pada inflasi kelompok pangan bergejolak akibat curah hujan yang tinggi dan banjir di beberapa sentra produksi, lanjutnya.
Sementara pada kelompok barang diatur pemerintah, sumber tekanan utama berasal dari kenaikan harga tiket angkutan udara meskipun tidak berada dalam masa padat penumpang.
Khusus kelompok inti, komoditas seperti mobil, sepeda motor dan emas perhiasan memberikan andil yang cukup tinggi dalam pembentukan inflasi. Adanya peningkatan bea balik nama dan penambahan aksesoris juga berdampak pada kenaikan harga mobil dan motor.
Dihantui inflasi
Ia mengatakan ke depan, tekanan inflasi diperkirakan masih bersumber dari komoditas bahan pangan.
Karena perlu diantisipasi kecukupan pasokan komoditas cabai merah khususnya dari daerah-daerah sentra produksi di Jawa ke Sumbar.
Di samping itu, kebijakan pengalihan pelanggan listrik rumah tangga dengan daya 900 VA ke daya 1.300 VA juga diperkirakan memberikan dampak yang cukup tinggi pada kelompok administered price.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Sumbar Ali Asmar menyampaikan ada empat persoalan yang menjadi pemicu inflasi di daerah itu sehingga pemerintah daerah perlu memperhatikan agar angka inflasi terkendali.
"Pertama soal sistem tata niaga perdagangan, manajemen stok, kondisi infrastruktur dan panjangnya rantai pasokan bahan pangan," kata dia.
Menurutnya sistem tata niaga perdagangan terutama bahan pangan perlu diperbaiki agar tidak terjadi kelangkaan dan spekulasi harga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
