PAPUA - JAKARTA. Juru Bicara (Jubir) Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Sebby Sambom, mengatakan bahwa pilot pesawat Susi Air, Kapten Philips Mark Marthens, yang mereka sandera akan dimanfaatkan sebagai alat negosiasi politik.
Sebby mengaku, pihaknya akan bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru sebagai negara asal Philips untuk memuluskan jalan menuju Papua Merdeka. Dia menjelaskan, saat ini Kapten Philips dalam kondisi aman dan sehat dalam penjagaan mereka.
"Pilot aman bersama TPNPB. Dia dijaga layaknya keluarga karena kami lebih dekat dengan Selandia Baru dan Australia di pasifik," kata Sebby kepada Tribun-Papua.com melalui pesan suara, Jumat (17/2/2023).
Baca Juga: Pilot Susi Air Disandera KKB, Panglima TNI Tunggu Negosiasi dari Bupati Nduga
Sebby menyampaikan, pemimpin TPNPB-OPM wilayah Nduga, Egianus Kogoya, sudah menganggap Kapten Philips sebagai sahabatnya sendiri.
Dia menyatakan, bila permintaan kelompoknya tak dipenuhi Pemerintah Indonesia, Kapten Philips akan tinggal bersama Egianus Kogoya dkk selamanya. "Dia akan kami tahan, dan dia juga akan melatih anak-anak muda TPNPB untuk bawa pesawat dan helikopter," ujar Sebby.
Upayakan negosiasi Sementara itu, Penjabat Bupati Nduga, Namia Gwijangge, berupaya bernegosiasi dengan pemimpin kelompok kriminal bersenjata (KKB) Nduga, Egianus Kogoya, untuk membebaskan Kapten Philips.
"Ya kita (TNI) tunggu dulu, karena dari Bupati minta waktu dia akan nego dulu. Ya sudah kita penuhi permintaan Bupati Nduga," ucap Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, di Jakarta Selatan, Kamis (16/2/2023).
Baca Juga: Hingga Hari ke-6, Pencarian Pilot Susi Air Asal New Zealand Masih Nihil
Yudo pun telah membenarkan Kapten Philips masih ditahan oleh pihak KKB seperti yang tampak pada foto-foto yang beredar di media sosial. "Iya masih itu (ditahan). Ya itu di foto-foto kemarin itu. (Kapten Philips Mark Marthens) Masih dibawa mereka (KKB)," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "OPM Ancam Tahan Pilot Susi Air Selamanya bila Pemerintah Indonesia Tak Penuhi Permintaannya"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
