Jakarta. Direktur PT Godang Tua Jaya Douglas Manurung mengaku sudah menerima Surat Peringatan 3 (SP-3) dari Dinas Kebersihan DKI Jakarta. PT Godang Tua Jaya merupakan pengelola Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Douglas mengaku kecewa dengan keluarnya SP-3 tersebut karena Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak pernah mengundang mereka. "Sampai sekarang, sampai keluar SP-3, satu kali pun kami tidak pernah dipanggil duduk bersama. Artinya kami tidak pernah dianggap sama Pak Ahok," ujar Douglas, Kamis (23/6/2016).
Padahal, kata Douglas, PT GTJ sudah mengirimkan surat tanggapan sejak SP-1 dan SP-2 turun. Surat tanggapan tersebut terkait Pemerintah Provinsi DKI yang dinilai juga wanprestasi terkait perjanjian dengan PT Godang Tua Jaya.
Pelanggaran perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemprov DKI, menurut Douglas, terkait volume sampah tiap harinya. Seharusnya, Pemprov DKI membuang sampah sebanyak 4.500 ton namun sampah yang dibuang justru 6.000 ton lebih.
Kelebihan beban sampah itu membuat pengelola TPST Bantargebang kesulitan mengelola sampah. Namun, kata Douglas, Pemprov DKI tidak pernah mau menanggapi hal itu.
"Disayangkan saja gitu, kami sebagai mitranya yang bekerja 24 jam mengurusi sampah Jakarta, saat ada masalah ini sekalipun kami tidak pernah diajak duduk bersama. Jadi kami tidak mengertilah ya," ujar Douglas.
"Ini tidak ada pengertian yang timbal balik dari Pemprov DKI kepada kami," tambahnya. Dinas Kebersihan DKI sudah mengeluarkan SP-3 kepada pengelola TPST Bantargebang, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT PT Navigate Organic Energy Indonesia (NOEI).
SP-3 dikeluarkan setelah Pemprov DKI menyelesaikan audit independen perjanjian kerjasama dengan pengelola TPST Bantargebang. Pemprov DKI sebelumnya melayangkan SP-1 kepada pengelola TPST Bantargebang pada 25 September 2015. Kemudian, SP-2 dilayangkan pada 27 November 2015.
Penundaan SP3 karena PT Godang Tua Jaya menyewa Yusril Ihza Mahendra sebagai kuasa hukum mereka. Yusril menyebutkan bahwa Pemprov DKI juga wanprestasi. Jika SP-3 dikeluarkan ketika itu, maka Yusril akan menggugat Pemprov DKI. Akhirnya, Dinas Kebersihan DKI menunda mengeluarkan SP-3 dan melakukan audit independen terlebih dahulu.
(Jessi Carina)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
