KARTU PRAKERJA - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan program kartu prakerja akan dilanjutkan pada 2023. Hal ini juga yang menjadi harapan para alumni kartu prakerja.
"Terus, ini akan dilanjutkan, akan diteruskan, termasuk tahun depan anggarannya sudah ada," kata Jokowi usai menghadiri acara Kita Prakerja di Sentul International Convention Center di Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/6).
Jokowi mengatakan, program Kartu Prakerja telah banyak dirasakan manfaat bagi penerimanya. Sebab itu, masyarakat meminta program tersebut dilanjutkan.
"Itu menunjukkan bahwa manfaat memang diterima oleh mereka, peserta Kartu Prakerja," ucap Jokowi.
Jokowi menyampaikan, hasil survei bahwa 88,9% peserta telah mendapatkan manfaat dari program Kartu Prakerja. Melalui program kartu prakerja mereka mendapatkan manfaat berupa keterampilan yang lebih baik.
Baca Juga: Menko Airlangga Beberkan Keberhasilan Program Kartu Prakerja
Oleh karena itu, Jokowi mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi pelaksanaan program kartu prakerja selama 2 tahun ini. Hal ini agar program kartu prakerja dapat dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan.
"Yang penting sekarang dievaluasi dulu, ada koreksi-koreksi. Tapi yang jelas dalam pengembangan SDM negara kita ini sangat baik, up skilling dan re-skilling," terang Jokowi.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, anggaran program Kartu Prakerja saat ini tengah proses penyusunan. Anggaran tersebut nantinya akan disatukan di dalam sektor perlindungan sosial.
"Tahun depan sedang kita hitung semuanya untuk anggaran tahun 2023. Ini nanti kita lihat keseluruhan bansos dan yang lainnya," kata Sri Mulyani.
Baca Juga: Penjelasan PMO Soal Kartu Prakerja yang Terindikasi Tak Tepat Sasaran
Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rudy Salahuddin mengatakan, program kartu prakerja kemungkinan akan dilanjutkan tahun 2023. Hanya saja, saat ini belum diputuskan alokasi anggaran dan kuota penerima prakerja.
"Kita belum melihat seperti itu, tetapi biasanya anggaran disiapkan untuk kartu prakerja itu per tahun nya Rp 10 triliun, kuota ini nantinya akan tergantung dari apakah pelatihan ini akan kita lakukan secara online atau offline," jelas Rudy dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kamis (16/6).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
