Agribisnis

Kampanye hitam sawit di Papua bisa hambat investasi dan kesejahteraan masyarakat

Kamis, 19 November 2020 | 16:46 WIB   Reporter: Noverius Laoli
Kampanye hitam sawit di Papua bisa hambat investasi dan kesejahteraan masyarakat

ILUSTRASI. Peremajaan Kebun Sawit: Kebun kelapa sawit di Bogor, Jumat (28/12).


KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Provinsi Papua, Lennis Kogoya menilai kampanye hitam sawit merupakan kegiatan yang kontra investasi dan berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat.

Untuk menghindari maraknya kampanye hitam di Papua,  menurut Lennis, Pemerintah Pusat perlu melakukan pendekatan dari hati ke hati kepada masyarakat Papua. 

"Papua bisa dibangun dengan konsep persaudaraan. Harus diakui, selama ini, masyarakat adat Papua kurang dilibatkan dalam pembangunan,” kata dia dalam diskusi Webinar di Jakarta, Rabu (18/11). 

Menurut dia, melalui keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja, persoalan izin masih menghambat. Jika pemerintah bersedia membangun Kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK,Kementerian Pertanian, BPKM dan sebagainya,  dirinya menjamin tidak ada lagi kampanye hitam.

Baca Juga: Perusahaan Korea Selatan dituding bakar hutan Papua, ini jawaban KLHK

Dalam kesempatan itu, Lennis yang juga Tenaga Ahli KSP (Kantor Staf Presiden) mengingatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menghentikan provokasi di Papua.

“Masyarakat Papua berhak sejahtera. Jika masyarakat memilih perkebunan sawit tidak ada pihak manapun yang boleh mengganggu. Jika ada kelompok yang menganggu pembangunan perkebunan dan pertanian, silahkan angkat kaki dari Papua sebelum saya usir,” kata dia.

Hal senada dikemukakan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua Bangkit, Hengky H. Jokhu M. Dia  mengatakan, kampanye hitam sawit adalah kegiatan yang kontra investasi. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan sejumlah langkah seperti pendekatan dan kerjasama yang baik dengan merangkul masyarakat adat di Papua dan Papua Barat. Sehingga kegiatan investasi di wilayah timur Indonesia itu tidak terhambat oleh kampanye hitam. 

“Belum adanya pendekatan dan kerjasama yang terintegrasi dari pemerintah pusat terhadap masyarakat adat di Papua mengakibatkan ruang gerak LSM terbuka lebar. Kampanye hitam dan protes dengan memanfaatkan masyarakat adat dengan mudah dilakukan karena  tiap daerah masih berjalan sendiri-sendiri,” kata Hengky. 

Baca Juga: Pembinaan intensif terhadap petani sawit swadaya menjadi tanggungjawab semua pihak

Menurut Hengky, dalam era kepemimpinan Presiden SBY dan Jokowi, sebenarnya ada banyak regulasi yang memberikan harapan  bagi pembangunan ekonomi di Papua, salah satunya perkebunan sawit. 

“Hanya saja, pembangunan kebun sawit yang targetnya mencapai 2,2 juta hektar,  baru terealisasi 1% dengan mudah diprovokasi kepentingan kelompok karena  Pemerintah belum sepenuhnya hadir,” kata Henky.

Bila pemerintah konsisten, kata  Hengky, seharusnya sektor  perkebunan sawit dan pertanian bisa menjadi satu-satu pilihan dalam membangun ekonomi Papua secara berkelanjutan. “Apalagi, saat ini sektor berbasis sumber daya alam seperti pertambangan di Papua bukan lagi menjadi pilihan karena tidak ramah lingkungan,” kata Hengky

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan inti plasma, kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi termasuk Papua.

Karena itu, kata Kasdi, perlu dukungan fasilitas pendanaan BPDP-KS untuk mendorong perkembangan sawit di Papua. “Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Selanjutnya: Larangan impor CPO, Bea Cukai AS kembali incar perusahaan Malaysia

 

Editor: Noverius Laoli


Terbaru