Kementan Terus Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Sektor Pertanian

Selasa, 16 Juli 2024 | 15:26 WIB   Reporter: Noverius Laoli
Kementan Terus Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Publik di Sektor Pertanian

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso (tengah) mengatakan bahwa kegiatan Public Hearing adalah amanah yang harus dilaksanakan sebagai instansi?pemerintah.


PERTANIAN -  JAKARTA. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMK-PP) Negeri Banjarbaru mengadakan Public Hearing untuk meningkatkan kualitas layanan pada Senin, 15 Juli. 

Acara ini dihadiri oleh 35 stakeholders dari Kalimantan Selatan, termasuk instansi pemerintah, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, dunia usaha, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat, pengguna layanan, komite sekolah, pengawas sekolah, dan institusi pendidikan.

Tujuan acara ini sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menekankan pentingnya sektor pertanian. 

Plt Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementan, Dedi Nursyamsi, menyatakan bahwa kualitas pelayanan publik harus terus diperbaharui untuk mengikuti perkembangan sektor pertanian.

"Kita perlu mempertahankan dan memaksimalkan seluruh UPT Kementan dalam mengutamakan pelayanan publik," ujar Dedi seperti dikutip dari siaran pers, Selasa (16/7).

Kepala SMK-PP Negeri Banjarbaru, Budi Santoso, menjelaskan bahwa Public Hearing ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebagai instansi pemerintah. Budi Santoso berharap mendapatkan masukan dari masyarakat terkait peningkatan pelayanan, khususnya bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Budi Santoso juga memaparkan tugas dan fungsi SMK-PP Negeri Banjarbaru, antara lain melaksanakan pendidikan menengah vokasi pertanian bagi 385 siswa pada 2024, menciptakan job seeker dan job creator, serta melaksanakan kegiatan kewirausahaan dan ketenakerjaan pemuda di sektor pertanian melalui Program YESS.

Selain itu, SMK-PP Negeri Banjarbaru juga mengabdikan diri kepada masyarakat melalui Desa Mitra, serta melaksanakan koordinasi, sosialisasi, Bimbingan Teknis (Bimtek), Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan pelaporan pendidikan vokasi pertanian.

Kasubbag Tata Usaha, Johan Pujianto, menjelaskan layanan publik untuk 2024, yang meliputi pelayanan administrasi pendidikan, legalisir ijazah dan raport, peminjaman gedung, penerimaan siswa baru (PSB), serta Teaching Factory (TeFa) berupa field trip dan kunjungan.

Dengan adanya Public Hearing ini, SMK-PP Negeri Banjarbaru berharap dapat terus meningkatkan kualitas layanan publik demi kemajuan sektor pertanian di Kalimantan Selatan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli

Terbaru