INFRASTRUKTUR DAERAH - JAKARTA. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan tugas rekonstruksi Pasar Wouma di Wamena, Jayawijaya, Papua sesuai perintah Presiden Joko Widodo pada saat mengunjungi Wamena pada Senin (28/10) silam.
Presiden Jokowi memberi waktu dua minggu untuk rekonstruksi Pasar Wouma sebagai prioritas untuk pemulihan kegiatan ekonomi Kota Wamena.
Baca Juga: Ini proyek-proyek yang akan dibangun oleh Kementerian PUPR lima tahun ke depan
Pasar Wouma merupakan salah satu pasar tradisional terbesar di Wamena dengan luas 740 m². Tercatat usai kerusuhan yang terjadi pada 23 September 2019 lalu, sebanyak 128 lapak pedagang rusak terbakar sehingga mengalami rusak berat.
Untuk mengembalikan kondisi pasar agar kembali berfungsi sebagai kegiatan jual beli kebutuhan logistik masyarakat, Kementerian PUPR telah menyelesaikan rekonstruksi pasar tersebut dalam 2 minggu dengan anggaran sebesar Rp 4,74 miliar sesuai dengan perintah Presiden.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PUPR menugaskan PT Nindya Karya didukung Konsultan PT. Virama Karya dan personil TNI AD.
Baca Juga: Kerusakan bangunan terjadi akibat gempa di Ambon
Rekonstruksi dilakukan dengan memanfaatkan struktur beton bertulang dari bangunan eksisting sebelumnya. Perbaikan dilakukan pada rangka atap, penutup atap, meja lapak dengan dilapisi keramik, dan perbaikan lantai.
Selain perbaikan Pasar Wouma, Kementerian PUPR juga melaksanakan perbaikan fasilitas sosial dan umum, seperti gedung pemerintahan, toko, sekolah dan rumah penduduk yang rusak akibat aksi massa di Wamena pada September 2019 lalu.
Dari hasil identifikasi di lapangan, sebanyak 6 kantor Pemerintahan mengalami rusak berat, seperti Kantor Bupati Jayawijaya, Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH), PLN, KUA dan Kantor Dinas Perhubungan.
Baca Juga: Per 30 Oktober, DJBC temukan 1.937 kontainer hasil impor bahan baku daur ulang
Selain kantor Pemerintahan, menurut hasil identifikasi terdapat 18 sarana pendidikan, 403 ruko, dan 183 unit rumah warga mengalami rusak berat.
Untuk perbaikan kantor pemerintah baik yang rusak berat dan ringan, diperkirakan akan membutuhkan anggaran sekitar Rp 131,5 miliar dan untuk sarana serta prasarana pendidikan diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp 13,9 miliar.
Sementara untuk perbaikan rumah yang rusak, akan dilakukan melalui skema program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
