JAKARTA. Pertikaian Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta yang masih berlangsung hingga saat ini membuat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta berada pada posisi ketidakpastian.
Tak pelak, DKI Jakarta saat ini berada dalam kategori krisis anggaran yang mengakibatkan program pembangunan yang telah direncanakan tahun 2015 akan tersendat dan berpotensi penyerapannya akan tidak maksimal seperti tahun lalu.
Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta bilang kondisi ini sangat dilematis bagi warga Jakarta karena kisruh APBD 2015 terjadi ditengah harapan yang begitu besar terhadap pemprov DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama untuk dapat menjawab permasalahan akut Jakarta yaitu banjir dan macet semakin jauh dari harapan.
Berkaca pada penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014 yang sangat rendah dimana pembangunan infrastruktur sangat minim dan diharapkan dapat di kebut di tahun 2015, "Namun kelihatan akan sulit direalisasikan mengingat sampai pertengahan bulan maret ini pengesahan APBD DKI Jakarta 2015 belum ada tanda tanda kapan akan disahkan," ujar Sarman dalam siaran pers, Minggu (15/3).
Seharusnya, Pemprov DKI Jakarta sudah fokus membangun berbagai infrastruktur seperti seperti perbaikan drainase dan gorong gorong,normalisasi 13 kali yang melintasi kota Jakarta,memfungsikan waduk penampungan air, percepatan pembangunan Kanal Banjir Barat dan Timur sehingga dari tahun ke tahun dampak banjir ini dapat berkurang.
Kemudian pembangunan jalan non tol, peningkatan area operasional Busway, pembangunan MRT dan Monorail sehingga masalah kemacetan juga dari tahun ketahun juga dapat terurai.
Pertumbuhan kendaraan bermotor sekitar 11% per tahun tidak seimbang dengan pertambahan ruas jalan yang hannya 0,01% per tahun. Jika hal ini tidak di waspadai maka beberapa tahun lagi lalu lintas Jakarta akan stagnan bahkan ketika keluar garasi rumah langsung mengalami kemacetan.
Selain itu, kondisi ini juga akan berdampak pada kelangsungan lebih kurang 7.500 perusahan rekanan pemprov DKI Jakarta yang selama ini bergantung proyek-proyek Pemprov DKI Jakarta.
Dari sekitar 7.500 perusahaan tersebut hampir 95% didominasi skala UKM dengan bidang usaha kontraktor, jasa pengadaan, konsultan dan jasa lainnya. Redahnya penyerapan APBD tahun lalu sangat dirasakan oleh para pengusaha dimana proyek yang mereka kerjakan jauh berkurang dibanding sebelumnya.
"Jika pengesahan APBD 2015 ini juga terlambat maka dipastikan penyerapannya juga akan rendah dan ini mengkhawatirkan kelansungan usaha para rekanan pemprov DKI Jakarta," ujarnya.
Lambatnya pengesahan APBD DKI Jakarta juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi Jakarta yang ditergetkan 6% tahun ini diatas pertumbuhan ekonomi nasional dan akan mempengaruhi naiknya inflasi.
Dengan APBD DKI Jakarta sebesar Rp 73 triliun, Jakarta sangat memiliki kekuatan yang besar mendongkrak pertumbuhan ekonomi ,penyerapan tenaga kerja dan industri bahan bangunan lainnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
